YOGYA, KRJOGJA.com - Perhotelan bintang maupun non bintang di DIY yang tergabung dalam Perhimpunan Perhotelan dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta hotel yang menunggak pajak segera melunasi atau membayar kewajiban perpajakannya. Disamping itu, pihaknya juga meminta agar petugas pajak di daerah lebih pro aktif untuk melakukan monitoring sekaligus mengingatkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP)-nya.

Baca Juga: Tantangan Semakin Besar, Islam Justru Berkembang Pesat di Amerika

"Rasanya terlalu bombastis, image perhotelan di Yogyakarta menjadi negatif karena seolah-olah dicap sebagai pengemplang pajak. Mestinya jangan digeneralisir dianggap kami semua penunggak pajak padahal hanya beberapa, kita miris sekali mengetahuinya," ujar Ketua PHRI DIY Istijab M Danunegara kepada KRJOGJA.com di Yogyakarta, Kamis (8/8/2019).

Istijab menyampaikan peringatan KPK tersebut sebagai masukan kepada dunia usaha khususnya hotel agar tidak mencoba-coba memanipulasi pajak karena merupakan pidana. Peringatan tersebut sekaligus merupaka himbauan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak (WP) khususnya perhotelan agar menjalankan kewajiban perpajakannya yaitu Pajak Hotel dan Restoran sebesar 10 persen.

"Kasihan citra pehotelan di Yogyakarta tiba-tiba buruk hanya beberapa hotel yang telat bayar pajak jadi disorot KPK. Sebenarnya juga bukan pengemplang pajak tetapi lebih tepat telat bayar pajak, semisal hotel lagi sepi tamu tetapi biaya operasional tinggi maka tertunda pembayaran pajaknya jadi tidak semua hotel telat bayar pajak," tandasnya.

Baca Juga: Kapolsek Ini Dulu Ingin Jadi Dokter, Siapa Dia?

PHRI DIY menyarankan agar petugas pajak aktif melakukan monitoring dan mengingatkan WP apabila mendekati waktu kewajiban pembayaran pajaknya. Sehingga WP bisa langsung setor supaya optimal penerimaan pajaknya, terlebih prinsip pajak adalah self assessment.

"Saya tahu yang paling berat soal pajak bagi hotel-hotel non bintang yang pengelolaanya masih tradisional, mereka berat apalagi kalau sepi tamu. Kami mengharapkan agar hotel yang masih nunggak pajak silahakan bayar dan dilunasi," terang Istijab. (Ira)