SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Penyerapan anggaran bersumber APBN di satuan kerja (satker) Pemkab Sukoharjo masih rendah. Hingga sekarang baru terserap 50 persen padahal waktu tersisa tinggal empat bulan kedepan sebelum akhir tahun 2019. Karena itu solusi dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta dengan meluncurkan layanan mobile untuk mempermudah akses.

Kepala KPPN Surakarta Sugiyarso, Senin (23/9/2019) mengatakan, KPPN Surakarta meluncurkan layanan mobile sebagai bagian untuk percepatan akses penyerapan anggaran di satker. Khusus di Pemkab Sukoharjo, KPPN Surakarta melihat ada sejumlah satker dianggap masih rendah dalam penyerapan anggaran bersumber dari APBN.

KPPN Sukoharjo mencatat ada 30 satker di Pemkab Sukoharjo dengan anggaran dari APBN sekitar Rp 2,7 triliun. Apabila ditambah dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa maka nilainya total menjadi Rp 2,9 triliun. Dana sebesar itu harus cepat dalam melakukan penyerapan. Karena itu kemudahan akses terhadap satker diberikan.

“Layanan mobile ini diluncurkan KPPN Surakarta untuk kemudahan kecepatan akses satker dalam penyerapan anggaran bersumber APBN,” ujarnya.

Rendahnya penyerapan anggaran bersumber dari APBD di satker Pemkab Sukoharjo mendapat perhatian serius KPPN Surakarta. Sebab kondisi sekarang tinggal tersisa empat bulan kedepan untuk menuntaskan penyerapan hingga 100 persen.

“Posisi sekarang baru sekitar 50 persen saja penyerapan anggaran. Sisanya harus dikebut karena waktu tinggal empat bulan sebelum akhir tahun 2019,” lanjutnya.

Layanan mobile KPPN Surakarta akan datang ke Pemkab Sukoharjo dan mendekatkan satker. Dengan demikian maka satker Pemkab Sukoharjo tidak perlu datang jauh ke kantor KPPN Surakarta.

“Dalam satu bulan direncanakan dua hari di Sukoharjo dan kemungkinan ditambah harinya sesuai arahan Pak Bupati. Saya harap semua satker bisa mengakses dan tidak perlu ke Solo untuk mengakses layanan KPPN kecuali ada hal-hal yang mendesak,” lanjutnya.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan, langkah yang dilakukan KPPN Surakarta dengan meluncurkan layanan mobile sudah sangat tepat. Sebab pelayanan tersebut sangat membantu satker dalam mempercepat akses penyerapan anggaran bersumber dari APBN.

Pemkab Sukoharjo melihat dana bersumber dari APBN sangat penting dalam menunjuang program kerja. Sehingga keberadaan dana tersebut harus dimaksimalkan demi kemajuan Sukoharjo.

“Layanan mobile dari KPPN akan mempermudah akses sehingga satker lebih efisien dan hemat waktu,” ujarnya. (Mam)