Dr Sundoyo mengatakan pada kerangka regulasi, setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan. Masyarakat berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak  sesuai pasal 28 H ayat 1. Sedangkan pada pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Negara juga mengembangkan sistem jaminan sosial nasional untuk seluruh penduduk dan negara pertanggung jawaban menyediakan fasilitas umum dan fasilitas kesehatan yang layak.

“Pasal 58 UU no 36 2009 tentang kesehatan menyatakan setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya” ujar Dr Sundoyo.

Sementara itu Prof Dr Sujito menambahkan hukum tidak ada yang sempurna kecuali hukum yang dibuat Tuhan yang Maha Sempurna. Hukum kesehatan adalah tentang nilai, norma tertulis dan tidak tertulis dan aktifitas perilaku yang mengatur berbagai variabel secara utuh atau sistematik agar manusia tetap menjadi sehat.(sgi)