YOGYA, KRJOGJA.com - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) untuk senantiasa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana kelurahan di Kota Yogyakarta. Diketahui, saat ini pencairan dana kelurahan sudah masuk ke Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dengan masing-masing kelurahan mengelola dana Rp 352 juta.

"Dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat tersebut sangat rentan disalahgunakan, harus lebih berhati-hati," kata koordinator Forpi kota Yogya, Baharuddin Kamba dalam keterangannya. Selasa (03/09/19).

Menurutnya, pengawasan terhadap dana kelurahan sangat diperlukan guna mengantisipasi penyelewengan dana oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi, dana tersebut merupakan kali pertama digelontorkan oleh pemerintah pusat ke tingkat kelurahan.

Dalam penggunaannya anggaran kelurahan itu, Camat ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sementara Lurah sebagai Pengguna Anggaran (PA).

Artinya, Camat dan Lurah di Kota Yogyakarta yang bertanggungjawab agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancar. Pun perencanaan dan pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan serta pelibatan partisipasi masyarakat disekitar juga dibutuhkan

"Jangan sampai ada dominasi dari perangkat Kelurahan yang menentukan kegiatan dilingkungan, jika semua pihak mengemban tanggungjawab, dimungkinkan kegiatan selalu lancar dan baik,"pungkasnya. (Ive)