SLEMAN, KRJOGJA.com - Anggaran perjalanan dinas eksekutif maupun legislatif pada Tahun 2020 dipangkas Rp 3 miliar. Selanjutnya anggaran itu dialihkan untuk penambahan anggaran BPJS Kesehatan, pemeliharaan jalan, sanitasi dan pembangunan jembatan.

Kabid Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman Drs Aji Wibowo MSi menjelaskan, berdasarkan evaluasi Gubernur DIY terhadap RAPBD 2020, Pemkab Sleman diminta untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas. Setelah dilakukan pencermatan kembali bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggaran perjalanan dinas dipangkas Rp 3 miliar.

“Pengurangan anggaran ini untuk efisien. Akhirnya untuk perjalanan dinas dewan kami kurangi Rp 1,5 miliar dan eksekutif Rp 1,5 miliar sehingga totalnya Rp

3 miliar, “ jelas Aji di kantornya, Senin (16/12).

Di samping efisiensi, Pemkab Sleman juga mendapat tambah anggaran dari dana intensif daerah sekitar Rp 10 miliar. Sehingga totalnya ada sekitar Rp 13 miliar untuk menambah kemampuan belanja daerah.

"Selanjutnya efisiensi dan dana intensif daerah akan digunakan untuk penambahan anggaran BPJS Kesehatan, sanitasi air limbah

rumah tangga, pembangunan jembatan dan pemeliharaan jalan. Soalnya kalau hanya dari efisien saja tidak

cukup,” ujarnya.

Penambahan anggaran BPJS kesehatan tahun 2020 sekitar Rp 2,035 miliar. Hal itu dikarenakan ada kenaikan iuran yang mulai

berlaku Januari 2020. “Dengan adanya kenaikan ini, APBD Kabupaten

Sleman menjadi membengkak. Jadi mau tidak mau harus melakukan efisiensi,” kata Aji.

Dalam APBD 2020 nanti, untuk anggaran belanja sekitar Rp 2,992 triliun. Sedangkan untuk anggaran pendapatan Rp 2,852 triliun

sehingga akan terjadi defisit sekitar Rp 140 miliar.

"Rencananya defisit itu ditutup menggunakan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2019 ini. Soalnya kami perkirakan silpanya lebih dari Rp 140 miliar,” pungkasnya. (Sni)