SLEMAN, KRJOGJA.com - Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan bahwa pembangunan jalan tol Yogya - Bawen hampir dipastikan mundur. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala penetapan lokasi di wilayah Jawa Tengah.

Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI dalam media gathering di Filosofi Kopi Ngaglik Sleman Sabtu (19/01/2019) malam menyampaikan proyek tol Yogya - Bawen sebenarnya telah masuk prioritas yang akan dikerjakan pada 2019. Pihaknya mengaku telah mengantongi kajian lokasi-lokasi mana saja yang terdampak proyek tol sepanjang 71 kilometer tersebut.

“Target Yogya - Bawen akhir tahun ini sudah ada pemenang kontraknya, pemenang tender. Cuma (kemungkinan) mundur karena masalah panlok (penetapan lokasi). Sebetulnya kajian yang sudah disiapkan oleh kita, teman-teman di PU juga sudah siap kajian untuk melihat daerah-daerah terdampak proyek,” ungkapnya.

Saat ini pemerintah pusat menurut Wahyu tengah menanti keputusan panlok dari Gubernur Jateng dan DIY sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) masing-masing daerah. Dikatakan Wahyu pula saat ini Gubernur Jateng belum bisa menerbitkan panlok karena terjadi polemik setelah Pansus Revisi Perda RTRW DPRD Jateng menolak proyek tol Yogya-Bawen.

"Sambil menunggu putusan politisnya lah, karena kalau di Yogya sudah nggak masalah, masalahnya di Jawa Tengah. Menunggu Jawa Tengah oke, ya sudah tata ruang selesai diproses, amdal dan lain-lain, sehingga nanti bisa terbit panlok. Kalau belum selesai ya belum bisa konstruksi, kita tunggu posisi Jawa Tengah," sambung dia.

Sementara terkait proyek tol Yogya - Solo yang beberapa waktu diminta melayang agar tak mengganggu situs arkeologi, Wahyu menilai hal tersebut membutuhkan waktu untuk dikaji ulang. Pasalnya, proyek melayang sepanjang 40,5 kilometer membutuhkan biaya yang lebih tinggi sehingga harus dihitung secara lebih terperinci.

“Untuk elevated jalan tol layang ini costnya lebih besar, harus ada kajian juga untuk dilihat dari nilai ekonomisnya, karena kalau terlalu mahal harus detail bagaimana minat masyarakat. Jangan sampai nanti biaya mahal trus nggak ada yang pakai akhirnya jadi beban bagi pemerintah,” tandas dia. (Fxh)