YOGYA, KRJOGJA.com - Setelah sempat berpeluang bertambah, jumlah Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) untuk program Kartu Menuju Sejahtera (KMS) 2019 dipastikan berkurang. Pengurangannya mencapai 11 persen dibanding pemegang KMS 2018.

Kepala Dinas Sosial Kota Yogya Bejo Suwarno, mengungkapkan proses pendataan sudah diselesaikan sejak akhir Desember 2018 lalu. ”Sekarang sudah berhasil difinalisasi. Pekan ini akan kami sosialisasikan ke publik. Yang jelas, akhirnya ada pengurangan sekitar 11 persen,” tandasnya, Senin (14/1).

Pemegang KMS 2018 tercatat sebanyak 17.253 KK. Sedangkan usulan baru hasil masukan dari masyarakat mencapai 7.488 KK. Dengan begitu, total ada 24.741 KK yang harus diolah oleh petugas Dinas Sosial sebagai calon pemegang KMS 2019. Namun demikian, tidak semuanya otomatis menjadi pemegang KMS 2019, melainkan hanya yang masuk dalam parameter.

Bejo menambahkan, salah satu parameter yang baru ialah pendapatan minimal

setiap anggota keluarga. Jika sebelumnya hanya Rp 300.000, kini dinaikkan menjadi Rp 400.000 per bulan. Hal itu yang sempat menjadikan peluang pemegang KMS 2019 bertambah. "Setelah kami verifikasi, ternyata jumlahnya berkurang. Kepastian jumlahnya sedang kami ajukan ke kepala daerah,” jelasnya.

Salah satu indikator pengurangan jumlah pemegang KMS 2019 ialah tidak adanya kategori fakir miskin. Selama ini, pemegang KMS terbagi dalam tiga kategori yakni rentan miskin, miskin, dan fakir miskin. Kategori yang terakhir atau fakir miskin merupakan predikat paling rendah yang harus mendapatkan prioritas jaminan perlindungan sosial. "Tahun lalu fakir miskin ada 16 kepala keluarga dengan 44 jiwa. Tahun ini kami pastikan sudah tidak ada yang masuk kategori fakir miskin karena sudah berhasil dientaskan,” imbuh Bejo.

Bejo menambahkan, data KSJPS di Kota Yogya sebenarnya tidak bisa disandingkan dengan data kemiskinan yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Kementerian Sosial. Hal ini lantaran parameter yang digunakan berbeda. Namun demikian, data-data KSJPS juga akan disinkronisasi dengan Basis Data Terpadu (BDT) keluarga miskin dari Kementerian Sosial. (Dhi)