YOGYA, KRJOGJA.com - Dana kelurahan yang sudah dialokasikan pemerintah pusat pada tahun ini tidak hanya sekadar untuk pembangunan fisik di wilayah. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, disebutkan pemanfaatannya untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan.

"Pada awalnya dana kelurahan memang diarahkan untuk membiayai kebutuhan pembangunan fisik. Namun, setelah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri itu, maka kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat di kelurahan juga bisa dilakukan," tandas Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogya Kadri Renggono.

Sedangkan porsi penggunaannya, menurut Kadri tidak ada batasan pembagian. Sehingga penggunaan dana kelurahan disesuaikan kebutuhan wilayah setempat. Oleh karena itu, bisa jadi pembangunan sarana dan prasarana lebih besar, atau sebaliknya justru pemberdayaan masyarakat yang lebih diunggulkan.

Terkait pencairan, Kadri mengaku masih menunggu penjabaran APBD Kota Yogya 2019. Kendati dana kelurahan dikucurkan melalui pos Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan, namun sudah dicantumkan dalam neraca APBD Kota Yogya 2019.

"Itu masuk dalam pos anggaran di kecamatan pada bagian kegiatan di kelurahan. Penjabaran anggaran sedang kami siapkan, harapannya Maret sudah bisa cair," tandasnya.

Kendati begitu, keberadaan dana kelurahan juga sangat bergantung dari DAU yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Masing-masing kelurahan dialokasikan sekitar Rp 352 juta, sehingga totalnya bagi 45 kelurahan di Kota Yogya mencapai Rp 15,84 miliar. Selain dana kelurahan, APBD Kota Yogya juga tetap mengalokasikan anggaran melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang besarannya variatif.

Sementara Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogya Octo Noor Arafat, mengatakan sudah melakukan persiapan teknis dan administrasi untuk pencairan dana kelurahan. "Dalam penggunaan dana kelurahan ini diperlukan sinkronisasi antara kegiatan, manajemen pengelolaan anggaran dan kapasitas sumber daya masyarakat di kelurahan sehingga dana yang diperoleh bisa dikelola dengan baik," katanya.

Ia pun menyebut jika tujuan pemanfaatan dana kelurahan sejalan dengan program Gandeng Gendong, yaitu mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan penataan lingkungan. (Dhi)