YOGYA, KRJOGJA.com - Untuk kali pertama, dana kelurahan dari pemerintah pusat total sebesar Rp 3 triliun cair. Rp 15,8 miliar diantaranya akan mengalir ke-45 kelurahan di Kota Yogyakarta pada Maret 2019 nanti. Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan Komisi A dan C DPRD DIY dengan melakukan monitoring persiapan penggunaan dana kelurahan, Selasa (8/1/2019), di Kantor Kelurahan Suryatmajan Danurejan Kota Yogyakarta.

Ketua Komisi A Eko Suwanto mengatakan dana kelurahan yang cair tersebut diharapkan menjadi tambahan kekuatan kelurahan untuk menjalankan program terutama kesejahteraan masyarakat.

“Kelurahan se-Kota Jogja masing-masing akan mendapatkan dana Rp 352 juta dan satu lagi Kelurahan Wates di Kulonprogo. Dana kelurahan ini bisa menjadi tambahan fiskal dan kekuatan. Kedepan harus dipastikan dana kelurahan mampu dorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan perbaikan sarana prasarana, jadi setiap rupiah yang dikeluarkan harus mampu menciptakan lapangan kerja apalagi DIY memiliki PR kemiskinan masih di angka 12.03 persen,” terangnya pada wartawan usai monitoring.

DPRD menurut Eko meyakini hadirnya dana kelurahan mampu membawa harapan besar menyelesaikan problem-problem di Kota Yogyakarta yang selama ini terjadi terutama terkait dengan kemiskinan dan pengangguran.

"Caranya adalah, bagaimana duit itu muter di kelurahan, ojo metu. Kita harapkan dana kelurahan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika ada program dan kegiatan, misalnya haris belanjanya di wilayah kelurahan, kemudian pembangunan sarana dan prasarana gunakan tenaga kerja dari kelurahan setempat. Demikian juga saat belanja barang, sehingga menambah pertumbuhan ekonomi. Duitnya harus mengalir lagi ke masyarakat. Itu kuncinya,” sambung Eko.

Kepala Biro Tata Pemerintah (Tapem) Setda DIY, Maladi, yang baru saja dilantik  2 Januari 2019 silam mengatakan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai teknis penggunaan dana kelurahan, jajarannya bersama Komisi A DPRD DIY akan konsultasi ke Kemendagri. Tujuannya supaya  memperoleh gambaran secara lebih jelas dan detail, sehingga Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bisa menindaklanjuti kebijakan tersebut.

“Setelah konsultasi kami akan tindak lanjuti dengan kebijakan Pak Gubernur. Angkanya sudah fix. Tahun ini yang dapat semua kelurahan di Kota Yogyakarta dan Kelurahan Wates Kulonprogo. Untuk awal ini, mari dana yang sudah tersedia di APBN ini dikelola dengan baik,” sambung Maladi.

Kabag Pemerintahan dan Kesrat Pemkot Yogyakarta Octo Noor Arafat mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan hal-hal teknis maupun administrasi terkait pencairan dana kelurahan. “Harapan kami, jika dana kelurahan masuk jangan sampai ada overlap kegiatan. Dana kelurahan perlu memperhatikan program dan usulan yang belum terakomodir dari Musrenbang 2018, nanti Bappeda yang mengarahkan,” ujarnya. (Fxh)