YOGYA, KRJOGJA.com - Dana kelurahan dari pemerintah pusat dipastikan akan masuk APBD Kota Yogya pada pekan ini. Hanya, proses pencairan ke pengguna anggaran harus menunggu kesiapan dokumen untuk dilampirkan dalam peraturan walikota (perwal) terkait penjabaran anggaran.

Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogya Kadri Renggono, menjelaskan berkas pengajuan yang disampaikannya ke pemerintah pusat sudah tidak ada persoalan. "Sebenarnya terbit aturan baru terkait teknis dana kelurahan. Tapi itu semua sudah bisa kita penuhi karena tidak berbeda jauh dengan peraturan sebelumnya. Informasi yang kami terima, pekan ini ditransfer ke daerah," urainya.

Dana kelurahan tersebut masuk dalam porsi dana alokasi umum (DAU) tambahan. Meski kelak masuk dalam rekening daerah atau APBD, namun tidak serta merta langsung bisa dicairkan ke pengguna anggaran. Hal ini karena masih dibutuhkan regulasi teknis berupa perwal terkait penjabaran anggaran dana kelurahan.

Kadri menambahkan, dalam perwal tersebut harus melampirkan perencanaan dari masing-masing kelurahan. Sedangkan saat ini, dari 45 kelurahan di Kota Yogya belum seluruhnya berhasil merampungkan proses perencanaan.

"Hanya tinggal beberapa kelurahan saja. Bagi kelurahan yang sudah selesai dokumennya, juga tidak bisa langsung bisa dikucurkan kalau ada kelurahan lain yang belum tuntas. Semuanya jadi satu kesatuan," paparnya.

Dirinya berharap, semua kelurahan bisa segera merampungkan dokumen. Hal ini karena dana yang akan diterima tiap kelurahan dibagi dalam dua tahap, masing-masing 50 persen. Pemerintah pusat juga mengucurkan ke APBD Kota Yogya juga dalam dua tahap.

Dana tersebut masuk dalam alokasi anggaran kecamatan, meski kuasa pengguna anggarannya ialah kelurahan. Masing-masing kelurahan totalnya memperoleh dana sekitar Rp 352 juta.

Peruntukannya juga dibatasi untuk kegiatan infrastruktur fisik dan pemberdayaan masyarakat. Hanya, besaran porsinya tidak ditentukan sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah setempat. (Dhi)