Tangani Kasus Klithih, Berikan Sanksi Edukatif

user
danar 15 Januari 2020, 09:50 WIB
untitled

YOGYA, KRJOGJA.com - Adanya kasus klithih yang melibatkan sejumlah pelajar di DIY menimbulkan keprihatinan dari sejumlah kalangan. Termasuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Prof Dr Mahfud MD. Supaya kasus klithih tersebut, tidak terulang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut berharap agar dicari solusi terbaik. Semua itu akan bisa diwujudkan, apabila ada kepedulian dan sikap proaktif dari semua komponen, termasuk keluarga.

"Kasus klithih yang kembali terulang ini memang memprihatinkan. Untuk itu saya minta supaya diselesaikan secara jangka panjang. Dengan begitu setelah ditanggani, tidak sebentar-sebantar muncul kembali. Tentunya semua itu perlu dukungan dan sikap proaktif dari keluarga," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Prof Dr Mahfud MD di Kompleks Kepatihan, Selasa (14/1/2020).

Komentar senada diungkapkan oleh pengamat pendidikan sekaligus Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Prof Dr Edy Suandi Hamid. Menurutnya, adanya kasus klithih yang melibatkan pelajar, tidak dipungkiri telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Oleh karena itu, selain mencari tahu akar persoalan untuk mendapatkan solusi terbaik. Alangkah baiknya apabila dalam mengatasi kasus klithih mulai berpikir atau menggunakan pendekatan yang out of the box.

Tindakan itu perlu dilakukan, supaya jangan sampai mereka yang terlibat aksi klithih justru memanfaatkan statusnya yang masih anak-anak. Karena mereka berpikir, seandainya melakukan pelanggaran, tapi karena statusnya anak-anak, sehingga sanksi yang diberikan menjadi lebih ringan.

"Apabila hal itu yang terjadi, saya khawatir bisa menjadi sarana untuk menunjukkan eksistensi yang dimiliki. Supaya hal itu tidak terjadi saya kira perlu langkah-langkah yang 'out of the box'. Jadi meski pelaku klithih statusnya anak-anak tetap diperlukan sanksi-sanksi yang sifatnya edukatif. Tapi mungkin tidak seperti biasa serta diimbangi dengan pembinaan. Tentunya semua itu akan bisa dilaksanakan dengan baik apabila diimbangi dengan pendidikan keluarga," papar Edy Suandi Hamid.

Lebih lanjut Edy mengungkapkan, penangganan kasus klithih tidak hanya menjadi tanggungjawab, sekolah, dinas pendidikan maupun pemerintah daerah. Sebaliknya ?semua komponen seperti pengurus RT dan RW harus terlibat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Karena tidak menutup kemungkinan akar dari persoalan klithih justru berasal dari keluarga atau lingkungan di sekitarnya.

"Saya kira selain di sekolah, di rumah harus tetap ada semacam pemantuan. Karena adanya penyimpangan perilaku anak sebetulnya bisa dideteksi di sekolah atau di rumah. Masalahnya orangtua menyadari tidak anaknya berperilaku menyimpang," ungkap Edy.(Ria)

Kredit

Bagikan