SLEMAN, KRJOGJA.com - Terkait ditangkapnya Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap, hal ini menjadi keprihatinan banyak pihak. Namun KPU Sleman berkomitmen terus melakukan transparansi di setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan, termasuk Pilkada serentak 2020.

Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi mengatakan, peristiwa kemarin menjadi sebuah keprihatinan tersendiri. KPU Sleman akan memperkuat dan menjaga integritas baik lima anggota KPU dan seluruh sekretariat. Selain itu, juga akan melakukan sosialisasi terkait pakta integritas hingga gratifikasi ke semua staf. "Di sisi lain, semua tahapan akan kita lakukan dengan transparan. Media disamping memberitakan kegiatan KPU tapi juga turut mengawasi kinerja KPU," kata Trapsi saat ditemui wartawan, Senin (13/1).

Selain itu Bawaslu juga mengambil perannya untuk mengawasi penyelenggaraan di semua tahapan. Menurut Trapsi, semua

tahapan akan disampaikan ke publik secara terbuka. Dengan keterbukaan proses, akan nenyampaikan pesan bahwa pekerjaan

KPU tidak ada yang disembunyikan. Semuanya bisa diakes masyarakat. "Misalnya di pemilu kemarin, masyarakat bisa tahu hasilnya di tiap TPS. Kemudian di desa, di kecamatan semua berjenjang masyarakat bisa dilihat tidak ada hal yang ditutupi. Semangat transparasi ini merupakan keterbukaan kami sebagai penyelenggara agar kita bisa dikontrol oleh masyarakat," imbuh Trapsi.

Hal senada juga disampaikan Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan. Menurutnya, ada 3 hal yang dipersiapkan, terutama penyelenggara ad hoc. Pertama, proses mencari seseorang yang mau bekerja di KPU tentunya harus dengan screening yang ketat. Apalagi, setelah ada pengalaman buruk terkait salah satu anggota komisioner yang diamankan kemarin. "Ini menjadi catatan kita dalam rekrutmen, harus sangat hati-hati. Ada rekam jejak, kita akan telusuri sehingga kita dapat bibit yang baik," jelas Hamdan. (Aha)