YOGYA, KRJOGJA.com - Penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial saat ini harus berupa pemberdayaan masyarkat, bukan hanya bersifat sosial (charity) semata. Pola berpikir seperti ini harus dimiliki oleh para pekerja sosial yang berada di lapangan, untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial (Badiklitpensos) Kementerian Sosial Harry Z Soeratin kepada wartawan usia pembukaan Rapat Koordinasi Pengembangan SDM, Lembaga dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2018 serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 di The Rich Jogja Hotel, Jalan Magelang Yogyakarta, Minggu (6/5/2018).

Menurut Harry, agar kualitas dan pengetahuannya terus meningkat, para pekerja sosial perlu mendapat dukungan dari banyak pihak terutama perguruan tinggi dan bank-bank milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Diharapkan nantinya para pekerja sosial tersebut bisa memberikan literasi keuangan kepada masyarakat yang akan menjadi penggerak ekonomi mikro. "Dengan adanya kerja sama antara Badiklitpensos Kemensos dengan 15 lembaga terdiri perguruan tinggi, perbankan dan perusahaan corporate, para pekerja sosial akan mendapat pemikiran-pemikiran baru dari dunia usaha," ujar Harry.

Selain itu, dengan adanya kerja sama dengan perbankan, diharapkan para pekerja sosial bisa mengoptimalkan pusat-pusat investasi keuangan pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Terlebih Kemensos bersama Kementerian BUMN dan Bank Indonesia telah meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional. "Kita terus tingkatkan kualitas SDM para pekerja sosial melalui sertifikasi, sekaligus menyiapkan sarana dan prasarana untuk mempercepat perubahan sosial menuju kesejahteraan rakyat," katanya.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan, kerja sama antara Badiklitpensos Kemensos dengan perguruan tinggi dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sangat bagus agar kualitas SDM pekerja sosial meningkat dan program-program yang dijalankan tepat sasaran. Sultan berharap para pekerja sosial ini menjadi seorang sosio-entrepreneur yang tidak hanya berbicara program, tapi punya empati untuk memberdayakan masyarakat. "Ketika moralitas sebagai sosio-entrepreneur sudah menempel dalam diri pekerja sosial, maka ia akan punya kreativitas dan inovasi untuk membangun diri, keluarga dan lingkungannya menjadi lebih sejahtera," kata Sultan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengatakan, kepastian hukum bagi para pekerja sosial sangat penting agar kinerjanya lebih optimal sehingga target program-program sosial yang telah dicanangkan bisa tercapai hingga ke pelosok-pelosok desa. "Regulasi dan kepastian hukum bagi para pekerja sosial penting untuk segera diselesaikan," katanya. (Dev)