Meski Sultan Tak Lakukan Tuntutan Hukum, Aparat Diminta Tetap Memproses

user
danar 05 Mei 2018, 00:50 WIB
untitled

YOGYA, KRJOGJA.com - Meski kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan gagasan dilindungi oleh undang-undang, tapi tidak boleh anarkhis dan melawan hukum. Oleh sebab itu kalau sudah ada tindakan melawan hukum atau merusakan fasilitas umum, seperti yang terjadi saat aksi di pertigaan kampus UIN Sunan Kalijaga harus ditindak.

"Keputusan Sri Sultan HB X yang menyatakan tidak akan melakukan tuntutan hukum, sangat bijaksana. Namun kalau itu bukan delik aduan, meski Sultan menyatakan rela, tapi aparat penegak hukum tidak bisa diam. Karena kalau tindak pidana, sejauh itu bukan delik aduan tidak ada pemaafan, sebelum diselesaikan secara hukum," terang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Dr Mahfud MD di ruang kerjanya, Jumat (4/5/2018) saat dimintai tanggapan tentang adanya aksi May Day di pertigaan UIN Suka yang berujung pada terjadinya kericuhan.

Baca Juga: Ternyata Ada Mahasiswa USD yang Terlibat Demo Rucuh

Menurut Mahfud, aparat kepolisian harus bertindak tegas dan mengusut secara tuntas, terhadap orang-orang yang terlibat dalam kericuhan saat aksi May Day. Tindakan tegas itu perlu dilakukan, karena hukum tidak ?bisa memberi maaf kepada orang yang telah  melakukan tindak pidana umum, jadi harus tetap diproses. Hal itu perlu dilakukan, karena tindakan perusakan dan aksi anarkhis yang mereka lakukan dengan pertimbangan apapun tidak bisa dibenarkan.

"Mungkin untuk penghinaan atau pencemaran nama baik, karena Ngarsa Dalem memaafkan dan tidak melaporkan, ya sudah. Tapi kan ada tindakan kekerasan, menghina jabatan publik, mencemarkan jabatan publik semua itu ada UU hukum pidana. Untuk itu yang berkaitan dengan perusakan harus ditindak tegas dan diselesaikan agar tidak terjadi lagi," ungkap Mahfud.

Lebih lanjut Mahfud menambahkan, DIY selalu identik dengan Kota Budaya dengan berbagai kekhasan yang dimiliki. Bahkan budaya yang ada di DIY dikenal paling halus, begitu pula dengan peradabannya. Untuk itu aparat keamanan (kepolisian) harus menjaga agar budaya itu tidak dirusak.

"Supaya kondisi di Yogyakarta tetap tenang dan kondusif. Saya minta masyarakat jangan mudah terprovokasi. Sebaliknya serahkan saja persoalan itu kepada aparat penegak hukum. Konsekuensi dari itu,aparat penegak hukum harus bersikap transparan bahwa itu benar-benar di follow, sehingga masyarakat tidak perlu ikut campur," paparnya. (Ria)


Kredit

Bagikan