SLEMAN, KRJOGJA.com - Sebagai sebuah negara maritim, Indonesia harus bisa dan mampu memanfaatkan potensi laut yang ada. Jangan sampai potensi tersebut justru berhasil diambil oleh negara lain yang sebenarnya tidak memiliki hak apa-apa.

Disisi lain, tentang budaya maritim juga jarang yang mengangkatnya menjadi bahan diskusi. Padahal penting bagi bangsa Indonesia untuk paham dalam menjaga dan memanfaatkan setiap potensi yang dimiliki. Baik laut, udara maupun darat. Jangan sampai potensi tersebut justru bermanfaat bagi orang luar. Tapi tidak dengan bangsa sendiri.

Di satu sisi, dalam hubungan antara negara harus bisa mempertimbangkan dan memperhatikan aspek kebudayaan dari masing-masing negara. Karena tidak hanya Indonesia saja yang memiliki budaya. Namun hampir semua negara memiliki budayanya sendiri yang juga harus dihargai.

Hal tersebut muncul dalam Sarasehan 15 Tahun nDalem Notorahardjan dengan tema 'Diplomasi Budaya, Semangat Bahari dan Identitas Nasional', yang berlangsung di nDalem Notorahardjan Jalan Palagan Tentara Pelajar Redjodani Ngaglik Sleman, Kamis (3/5/2018). Hadir sebagai narasumber Ahli Hukum Internasional Prof Hasjim Djalal, Mantan Dubes RI untuk PBB DR Makarim Wibisono, Mantan Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Indonesia terbaik di Jepang Soemadi Brotodiningrat, mantan Wakil Mendikbud Prof Wiendu Nuryanti dan Prof Mohtar Mas'oed dari UGM.

Mantan Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Indonesia terbaik di Jepang Soemadi Brotodiningrat mengatakan, dalam penggunaan budaya dalam diplomasi ada dua pembeda. Kualitas dan populerisasi. Menurutnya, ada negara yang ingin mempersepsikan budaya melalui performa adiluhung.

"Padahal hanya masyarakat tertentu saja yang paham soal adiluhung. Karena itu budaya tingkat tinggi. Jika budaya dipopulerkan, maka harus siap masuknya pengaruh dari negara lain. Karena itu tidak bisa ditolak," jelasnya.

Komersialisasi budaya menurutnya saat ini banyak terjadi. Namun dengan kemasan ekonomi kreatif, itu dapat dijadikan salah satu bentuk diplomasi.

Mantan Wakil Mendikbud Prof Wiendu Nuryanti menuturkan, melalui diplomasi budaya yang layak diharapakan dapat melahirkan diplomasi strategis. Tidak harus dalam pertemuan formal. Namun dengan non formal. Untuk itu, pemerintah sekarang ini sudah memiliki 10 pusat di luar negeri.

"Disana dapat dijadikan tempat pertemuan dalam hal kerjasama-kerjasama. BIsa dengan berupa obrolan santai, karena lebih ke non formal. Tentu saja tetap dalam koordinasi dengan kedutaan setempat," jelasnya.(Awh)