Bisnis Digital Terganjal Aturan Pajak

user
agus 25 April 2018, 21:09 WIB
untitled

SLEMAN (KRjogja.com) - Pesatnya perkembangan bisnis digital ternyata belum bisa diambil manfaatnya oleh sejumlah negara. Khususnya negara berkembang. Permasalahannya karena adanya normal pajak yang tidak mampu diterapkan untuk bisnis jenis baru ini.

Kondisi itulah yang melatarbelakangi Indonesia dan 'South Centre' untuk menyelenggarakan pertemuan 'The 2nd Annual Tax Forum' selama tiga hari, Rabu-Jumat (25-24) di Hotel Sheraton Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti sejumlah perwakilan negara di dunia. Seperti Aljazair, Mesir, China hingga Uganda. Selama tiga hari, para ahli ini diharapkan dapat berbagi informasi dan inovasi kebijakan perpajakan untuk menyikapi dinamika ekonomi dan bisnis internasional saat ini.

Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementrian Luar Negeri Kamapradipta Isnomo mengatakan, peran kerja sama internasional untuk memperkuat kemampuan negara berkembang saat dibutuhkan. Khususnya dalam hal perpajakan.

"Kami akan terus aktif mengambil peran dalam pembahasan isu-isu pajak internasional. Sebagai bagian dari upaya untuk mendorong diplomasi ekonomi nasional," ujarnya.

Sementara itu Dirjen Perpajakan Robert Pakpahan juga memberikan ulasan mengenai kebijakan pemerintah terkait pajak. Dalam kaitannya dengan pemenuhan target pembangunan nasional. Termasuk melalui kebijakan Tax Amnesti yang telah berhasil mengumpulkan uang tebusan Rp 114 triliun, Rp 4,7 triliun deklarasi aset dan Rp 147 triliun dana repatriasi.

"Pajak memiliki peran penting dalam rangka membangun postur perekonomian yang lebih mandiri dan sehat. Dari Kementerian Keuangan akan senantiasa tanggap terhadap perkembangan ekonomi dan bisnis global. Terus ajak pesatnya perkembangan bisnis digital," ungkapnya. (Awh)

Kredit

Bagikan