SLEMAN, KRJOGJA.com -  Sosialisasi pembangunan jalan tol Yogya-Solo dan Yogya-Bawen kembali diadakan di Balai Desa Purwomartani Kalasan Sleman, Rabu (15/1/2020). Meski mendukung program pemerintah, warga sempat menyampaikan aspirasi agar titik pembangunan digeser. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan karena bisa mengubah titik pembangunan jalan tol di wilayah lainnya.

Kepala dukuh Temanggal 1 Purwomartani Kalasan Sugiharto mengaku sempat menyampaikan tentang penggeseran titik yang dilalui jalak tol. Aspirasinya langsung dijawab bahwa hal tersebut tidak bisa dikakukan karena akan mengubah titik pembangunan jalan tol di daerah lainnya. 

Sugiharto juga sudah membentuk kepanitiaan terkait pembebasan jalan tol ini. Rencananya mereka mencari tanah kosong untuk dibeli bersama-sama. "Muncul kekhawatiran terkait fasilitas umum, lapangan pekerjaan, fasilitas sosial termasuk keberadaan makam," jelasnya.

Menurut Sugiharto, warga sudah guyub rukun jadi meski direlokasi ingin berada di lokasi yang sama. Untuk Temanggal 1 ada 98 bidang yang terdampak, serta 32 KK atau rumah. "Khususnya di RT 5 RW 2, yang semuanya kena," ungkapnya.

Sebelum ada informasi pembangunan jalan tol, kisaran harga tanah di wilayah Temanggal untuk tanah sawah Rp 1 juta permeter. Sedangkan tanah pekarangan Rp 2 juta permeter. "Warga inginnya diganti di atas harga kisaran. Untuk harga juga belum disampaikan ke warga," tandasnya.

Kabid Penatausahaan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) DIY Agus Triyono Junaedi menambahkan, pergeseran yang diusulkan jelas tidak mungkin dilakukan karena trase ini sudah fix. Ia memohon kesadaran masyarakat karena trase yang sudah ditetapkan merupakan rute terbaik. Hal ini tentunya dengan banyak perhitungan untuk nenghidari situs atau sumber mata air.

Selama sosialisasi di Purwomartani, pihaknya tidak menemui kendala. Biasanya warga menanyakan harga beli tanah mereka. Padahal harga tanah belum ditetapkan karena hal itu ditetapkan oleh tim appraisal. "Total di Purwomartani ada 639 bidang atau 44.5162 meter persegi lahan yang terdampak. Termasuk ada fasilitas umum seperti makam, sekolahan, masjid dan mushola," bebernya.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) DIY Krido Suprayitno mengaku, akhir Januari akan dilakukan sosialisasi serupa di Condongcatur, Depok, Sleman. Di Purwomartani, lanjut Krido, ada 15 pemilik tanah masih atas nama pemilik lama. Sehingga perlu ada penyesuaian nama pemilik tanah yang baru. "Ada 15 orang diundang tidak hadir, karena yang kita undang pemilik lama. Padahal sudah jual beli tanah. Di Purwomartani juga ada tanah desa, sekitar 8 bidang, luas sekitar 3,5 hektare," pungkasnya.(Aha)