NIK Tak Sesuai KK Bikin Bingung Pelamar CPNS

user
tomi 24 November 2019, 09:10 WIB
untitled

KARANGANYAR, KRJOGJA.com -Sejumlah Calon pelamar kebingungan mendaftar seleksiĀ calon pegawai negeri sipilĀ secara online. Persoalannya pada nomor induk kependudukan (NIK) saat pembuatan akun.

"NIK tidak sesuai dengan KK. Jadi, pendaftaran akun tidak bisa tuntas," kata Aulia (22), seorang warga Jaten di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Karanganyar kepada KR.

Awalnya, ia mengira sambungan internet bermasalah sehingga proses pengisian data tersendat. Setelah beberapa kali mencoba namun gagal, ia mendapati persoalan itu harus diselesaikan di kantor dinas kependudukan domisilinya. Hal itu juga dialami Febrian Kurnia (30) asal Kebakktamat. Ia juga mengadukan masalah itu di kantor Disdukcapil.

"NIK tidak sesuai KK. Teman saya menyarankan mengoneksikan dulu nomor itu ke kantor dinas atau menelepon call centre kependudukan pusat di Jakarta. Tapi call centre susah nyambungnya. Jadi ke kantor dinas saja," katanya.

Banyaknya keluhan calon pendaftar CPNS 2019 terkait NIK dan KK bermasalah membuat dinas terkait menyiapkan layanan khusus bagi mereka. Mereka diwajibkan menyertakan salinan KTP dan KK. Kemudian, petugas membantu menyinkronisasi data itu.

Kepala Disdukcapil Karanganyar,

Suprapto mengatakan perubahan data kependudukan menjadi faktor penyebab tidak terkoneksinya NIK dengan data base kependudukan. Perubahan itu karena pemohon membuat KK baru/pecah KK usai pernikahan atau pindah domisili.

"Perubahan data itu harus dilaporkan ke pusat atau diupdate. Persoalannya, kemampuan kami terbatas untuk melaporkan itu, juga kemampuan pusat. Karena update manual," katanya.

Ia meminta calon pelamar yang mengalami masalah itu, segera melapor ke kantor dinas. Atau menghubungi hot line petugas kependudukan.

Kepala BKPSDM Karanganyar, Siswanto mengatakan proses perekrutan CPNS memasuki pendaftaran yang akan berakhir 25 November 2019.

"Setelah pendaftaran, baru seleksi admimistrasi. Rencana tes ujian kompetensi pada Februari 2020. Dalam pelaksanaannya, dilakukan secara mandiri," kata Siswanto. (Lim)

Kredit

Bagikan