Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp 17 T

user
agus 24 Oktober 2019, 23:11 WIB
untitled

YOGYA, KRJOGJA.com - Terhitung hingga pertengahan Oktober 2019, ada sekitar Rp 19 triliun tagihan klaim rumah sakit yang sudah jatuh tempo dan belum bisa dibayarkan oleh Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tunggakan ini belum bisa dibayarkan karena menunggu kebijakan penyesuaian iuran.

"Kementrian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan tambahan dana, kalau kebijakan iuran disesuaikan. Dan dana yang dari Kemenkeu untuk tahun ini, penyesuaian iuran, adalah dana dari ABPN. Karena hanya berlaku untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran). Kalau untuk masyarakat belum," ujar Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Resiko BPJS Kesehatan, Mundiharno usai bedah buku putih Komisi IX DPR RI Berjudul 'Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional' yang berlangsung di UC UGM, Kamis (24/10).

Jadi menurut Mundiharno, pemerintah terlebih dahulu yang menaikkan iuran PBI yang di subsidi dari APBN. Sedangkan untuk iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri belum.

Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan, mendesak dilakukan. Karena ini merupakan solusi utama agar BPJS Kesehatan bisa tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika iuran tidak dinaikkan, defisit terus berjalan. Dokter yang sudah memberikan pelayanan belum bisa mendapatkan intensif, pembelian obat terhambat hingga terkait alat kesehatan. Otomatis ini akan mengganggu pelayanan, yang ujung-ujungnya ke masyarakat juga. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat terutama PBPU untuk disiplin dalam membayar iuran.

Saat ini BPJS Kesehatan sudah mengajukan penyesuaian iuran dan tinggal menunggu keputusan presiden. Penyesuaian iuran hanya untuk PBPU dan PBI saja. Untuk Kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 perjiwa. Kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000 perjiwa dan Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 perjiwa. Untuk PBI dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 perjiwa. Besaran iuran ini juga berlaku bagi peserta yang didaftarkan oleh Pemda (PBI-APBD).

"Sekarang keputusan ada di tangan presiden, karena besaran penyesuaian sudah kita sampaikan. Jika presiden menyetujui sesuai dengan yang kita usulkan, maka sudah tidak ada tunggakan lagi. Namun, kalau yang disetujui dibawah itu, tunggakan akan tetap ada," kata Angggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Angger P Yuwono.

Sementara itu dalam putih Komisi IX DPR RI Berjudul 'Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional' ini diluncurkan September 2019. Di dalamnya terdapat beberapa catatan yang harus mendapatkan perbaikan dari program JKN-KIS. Seperti aspek pendanaan, pembayaran, pemanfaatan dan kualitas layanan serta kepsertaan. Pada aspek pendanaan, isu yang menjadi kunci adalah defisit yang ditandai dari angka klaim rasio mencapai 114 persen. (Awh)

Kredit

Bagikan