YOGYA, KRJOGJA.com - Selama pelaksanaan Pemilu 2019 muncul ketidaknetralan pers karena pemimpin  telah berafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Hal ini secara tidak langsung berimbas dalam proses pemberitaan. Dari narasumber yang diundang ada kecenderungan yang berpihak pada pandangan politik media tersebut. Dan itu terjadi sampai saat pemungutan suara. Dimana banyak media yang terhanyut suasana.

"Beberapa saat setelah pemungutan suara, kedua kubu saling mengklaim kemenangan. Media tampak terbelah menjadi dua kutub. Mengikuti persaingan dua pasangan capres-cawapres. Imbasnya juga ke masyarakat," kata Ketua Komisi Pendataan dan Riset Dewan Pers, Ahmad Djauhar.

Penjelasan Ahmad tersebut disampaikan dalam Workshop Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 yang diselenggarakan oleh Dewan Pers di Hotel Grand Zuri Yogyakarta, Kamis (3/10). Selain Ahmad Djauhar, ada dua narasumber lagi. Ketua Komisi Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pers Jamalul Insan dan Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan.

Diungkapkannya, para pendukung kedua kubu saat itu terus menggalang massa dan opini. Di sisi lain, media sosial juga ikut menyebarkan hoaks dan ketakutan. Imbasnya banyak ekspose tentang kekurangan penyelenggaraan Pemilu. "Semestinya wartawan menghindari ekspose pernyataan yang tidak diperlukan dari pihak yang bersengketa," ungkapnya.

Terkait penyebaran hoaks, dirasakan penyelenggara. Dalam hal ini KPU. Beberapa hari menjelang waktu pemungutan, ada pesan berantai melalui WhatsApp Group (WAG), jika KTP elektronik bisa digunakan untuk mencoblos di TPS manapun pemilih tersebut berada.

"Ini juga yang kita hadapi. Padahal sebelumnya juga sudah kita sampaikan, jika informasi itu tidak benar. Namun saat hari H, tetap saja banyak yang percaya dengan informasi tersebu. Imbasnya, ketika masuk tahap penghitungan suara menjadi masalah tersendiri," kata Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan. (Awh)