YOGYA, KRJOGJA.com - Naiknya iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen untuk setiap kelas meresahkan masyarakat, termasuk di DIY. DPRD DIY pun membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Terhadap Kebijakan Kesehatan di DIY yang tugasnya mengurai permasalahan.

Wakil Ketua Pansus Pengawasan Terhadap Kebijakan Kesehatan di DIY, M Jazid mengatakan saat ini permasalahan yang dihadapi terkait dengan BPJS Kesehatan cukup pelik. Di satu sisi, BPJS mengalami defisit keuangan yang sangat besar namun di sisi lain masyarakat juga membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Ada segudang masalah baik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, lalu rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang tertunggak klaimnya. Sekarang kemudian ada iuran peserta yang naik, ini sangat pelik. Di sini kami melihat bawasanya pemerintah harus intervensi,” ungkap Jazid Jumat (15/11/2019).

Pansus yang Kamis (14/11/2019) lalu menggelar rapat dengan stakeholder terkait lantas mendapat beberapa masukan menarik yang bisa menjadi pertimbangan. Khususnya untuk mewujudkan peran pemerintah mengurai polemik di masyarakat tentang naiknya iuran kepesertaan.

“Ada usulan dari Kulon Progo untuk menghidupkan lagi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang di kabupaten kota sudah vakum 1-2 tahun. Ini bagus, Jamkesos di Provinsi juga masih ada dan akan kita tambah, agar jaminan kesehatan pada masyarakat khususnya warga kurang mampu bisa terpenuhi,” sambung politisi PPP ini.

Pansus beberapa waktu terakhir mendapatkan banyak masukan dari warga yang resah bila iuran dinaikkan dengan persentase hingga dua kali lipat. “Banyak warga terutama swasta yang keberatan, ini malah bisa membuat keikutsertaan menurun. Padahal agar bisa menutup defisitnya, kepesertaan harus ditambah hingga dua kali, sepertinya tidak mampu,” pungkas dia. (Fxh)