KEBUMEN, KRJOGJA.com - Surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), terkait program penghapusan jabatan eselon 3 dan 4 dalam lembaga pemerintahan, telah diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen, pertengahan November 2019 lalu.

"Pasca menerima edaran tersebut kini kami menginventarisasi semua  jabatan 3, 4 dan fungsional di lembaga pemerintahan Pemkab Kebumen. Setelah itu, akan dikaji dan dipetakan tingkat kebutuhan Pemkab Kebumen terhadap jabatan fungsional agar tercipta roda pemerintahan yang baik," ujar Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, Kus Haryati MT, di ruang kerjanya, Selasa (3/12/2019).

Tahapan inventarisasi tersebut hingga Selasa belum dirampungkan dan  belum memasuki tahap pengkajian dan pemetaan, karena itu Kus berpendapat bahwa saat ini masih tergolong prematur untuk mempublikasikan upaya Pemkab Kebumen tersebut kepada masyarakat.

"Daerah diberi waktu untuk merampungkan tahapan penataan birokrasi  ini hingga Juni 2020. Sebelum itu kami harus mensosialisasikannya ke  seluruh jajaran pemerintahan Pemkab Kebumen. Ada pula saatnya nanti  kami gelar rapat koordinasi (rakor) khusus terkait hal ini," ujar Kus.

Kendati begitu menurut Kus ada satu kebijakan penting terkait nasib  OPD (organisasi pemerintah daerah) yang berada di wilayah kecamatan  dan kelurahan di Kebumen.

"OPD-OPD yang berada di wilayah kecamatan dan kelurahan seperti kantor kecamatan, kelurahan dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) nantinya tak ada perubahan struktur organisasi penghapusan eselon 3 dan 4 karena pertimbangan kebutuhan kinerja," ujar Kus.

Berdasarkan data, jumlah pejabat Pemkab Kebumen hingga Desember 2019 

mencapai 768 orang. Meliputi 1 orang pejabat eselon 2A, 29 eselon 2B, 67 eselon 3A, 106 eselon 3B, 421 eselon 4A dan 144 eselon 4B.

"Secara umum para pejabat eselon tersebut saat ini masih menunggu hasil kebijakan ini. Tak terlihat gejolak atau keresahan berlebihan yang muncul ke permukaan," jelas Kus.(Dwi)