SRAGEN, KRJOGJA.com - Dua ormas Islam terbesar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di Sragen kompak mendesak pemkab setempat segera menerbitkan Perda Pesantren. Perda tersebut dinilai bisa mendorong penghapusan dikotomi ilmu agama dan ilmu umum dalam sistem pendidikan Islam, terutama di pondok pesantren.

Desakan tersebut mencuat dalam acara Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) yang difasilitasi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sragen di Hotel Front One Sragen, Rabu (24/8/2022). Acara Ngopi juga dihadiri anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Paryono dan para kepala madrasah dari tingkat madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), dan madrasah aliyah (MA) di Kabupaten Sragen.

Ketua Pimpinan Cabang (PC) NU Sragen, KH Sriyanto, dalam forum itu menerangkan pendidikan Islam itu tidak bisa lepas dari pondok pesantren (ponpes). PCNU sudah lama mendorong adanya Perda Pesantren tetapi sampai sekarang belum terealisasi. "Belakangan, Islam menjadi branding baru tidak hanya di dunia pendidikan. Di sektor ekonomi, banyak muncul bank syariah sampai laundry syariah. Di dunia pendidikan, kualitas pendidikan Islam menjadi pilihan masyarakat. Tren belakangan ini seperti branding Islamisasi,” ujarnya.

Sriyanto menerangkan puncak kejayaan Islam pada Abad ke-7 hingga ke-18 terjadi karena tidak ada dikotomi ilmu pada masa itu. Berbeda dengan kondisi sekarang, ujar dia, ilmu itu seolah terbelah dan muncul dikotomi ilmu agama dan ilmu umum.

Menghilangkan dikotomi tersebut, ujar Sriyanto, menjadi pemikiran bersama. Salah satunya dengan mengintegrasikan agama dan sains seperti yang dibangun Muhammadiyah Sragen dan Ponpes Tebu Ireng yang membangun Pesantren Sains atau Trensains.

Dia mengatakan integrasi ilmu agama dan sains itu bisa dimasukkan dalam Perda Pesantren. Perda ini juga bisa menjadi payung hukum pesantren. NU Sragen memiliki sekitar 40-an pondok pesantren.“Kalau MI, MTs, dan MA NU totalnya ada 70 madrasah dan sudah bernaung di bawah Kantor Kemenag Sragen. Tetapi di pesantren belum ada regulasi sama sekali,” katanya.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sragen, Abdullah Affandi, menyampaikan pihaknya akan mendesak  Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, untuk menerbitkan perda pesantren ini. Terkait pelabelan Islam, menurutnya masyarakat melihat pendidikan itu bukan pada namanya, tetapi pada kualitasnya.

Muhammadiyah Sragen mengelola 81 lembaga pendidikan dan Aisyiyah mengelola 87 taman kanak-kanak (TK). “Kami mengusulkan keberadaan Diniyah bisa dimasukkan dalam Perda pesantren,” jelasnya.

Sementara anggota Komisi VIII DPR RI, Paryono, menyampaikan UU Pesantren saat ini sudah ada dan ditunggu-tunggu masyarakat supaya bisa diimplementasikan di level daerah. Dia berharap Pemkab Sragen bisa menerbitkan perda pesantren sebagai tindak lanjut atas munculnya UU Pesantren.

Di Jateng, sepengetahuannya baru Demak, Kendal, dan Wonosobo yang sudah memiliki perda pesantren. "Kami mendorong Bupati dan Pemkab Sragen segera menyusun perda pesantren karena perda itu menjadi keinginan masyarakat. Dalam Perda Pesantren dimasukkan tentang pondok pesantren dan madrasah. Semua yang terkait pesantren bisa terakomodasi di sana tanpa pengecualian,” jelasnya. (Sam)