Pemulihan Ekonomi Dibayangi Dampak Pandemi Hingga Politik

user
agus 13 Agustus 2022, 09:55 WIB
untitled

SLEMAN, KRjogja.com - Momentum proses pemulihan ekonomi Indonesia masih terpengaruhi dampak pandemi Covid-19 yang tetap harus diwaspadai dan antisipasi hingga saat ini. Sementara itu, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina perlu diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang akomodatif agar lebih memperkuat perekonomian dalam negeri.

Segenap potensi perdagangan terus dipacu mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mengenjot konsumsi sembari tetap mengendalikan stabilitas inflasi.

Dibutuhkan simplifikasi peraturan perbankan yang pro dunia usaha dan masyarakat sebagai konsumen.

Selanjutnya perlu kerjasama semua pihak guna mengantisipasi krisis ekonomi global sehingga berimbas positif terhadap perekonomian nasional. Selain itu, hilirisasi industri harus diwujudkan secara konsisten terutama di sektor potensial dan strategis. Aspek politik juga perlu dipertimbangkan dalam kebijakan ekonomi menuju pemulihan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Publik STIE YKPN Yogyakarta bertema Pemulihan Ekonomi Nasional Berkelanjutan dengan narasumber yaitu Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Inosentius Samsul dan Guru Besar sekaligus Akademisi UNJ Haryo Kuncoro yang dimoderatori Wapemred SKH Kedaulatan Rakyat Ronny S Viko di Ruang Seminar Gedung Pusat STIE YKPN Yogyakarta, Jumat (12/8). Turut hadir dan membuka diskusi Ketua STIE YKPN Yogyakarta Wisnu Prajogo didampingi Ketua Panitia Rudy Badrudin. Hadir pula tujuh orang penanggap yaitu Agus Herta (FE Universitas Mercu Buana), Adhitya Wardhono (FEB Universitas Jember), Fajar Hirawan (CSIS), Teguh Santoso (Unpad), Imron Rosyadi(FEB UMS), Reniati (FE Universitas Bangka Belitung) dan Dody Setiawan (LPPM UNS).

" Strategi jangka menengah dan panjang pemulihan ekonomi nasional berkelanjutan yakni transformasi digital keuangan publik atau dengan kata lain memanfaatkan tren digitalisasi untuk mendongkrak penerimaan daerah seiring terjadinya pelonggaran mobilisasi dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Namun harus diwaspadai ancaman middle income trap berupa deindustrialisasi dini pertumbuhan industri manufaktur yang semakin melambat yang terlihat dari transformasi struktur ekspor komoditi manufaktur," tutur Peneliti CORE Indonesia M. Faisal.

Faisal menekankan perlunya konsistensi untuk membangun industri hilir berbasis Sumber Daya Alam (SDA), salah satunya hilirisasi produk manufaktur atau tambang seperti nikel supaya bernilai tambah tinggi. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), tingkat pengangguran Indonesia tertinggi di ASEAN dan terjadi scaring effer dimana penyerapan tenaga kerja belum pulih sepenuhnya khususnya UMKM dibanding sebelum pandemi. Stimulus ekonomi hijau masih sangat terbatas dan urgensi peningkatan produktivitas lahan berbagai komoditas sangat penting bagi pemulihan ekonomi berkelanjutan.

" Dukungan legislatif terhadap pemulihan ekonomi berkelanjutan ini diwujudkan melalui Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang menjadi prioritas di tahun 2022. Kami telah menyiapkan naskah akademik RUU-nya dengan metode omnibus yang akan mencabut atau menghapus maupun menetapkan peraturan baru," ujar Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inosentius Samsul.

Inosentius Samsul menyampaikan ruang lingkup yang diatur dalam RUU P2SK tersebut adalah ekosistem sektor keuangan. Kehadiran RUU P2SK inipun dimaksudkan mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Disamping itu, RUU P2SK sekaligus akan menyoroti kelembagaan sektor keuangan yang ada yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Lembaga Penjamin Sosial (LPS), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

" Perlu saya garis bawahi dalam pemulihan ekonomi berkelanjutan, kita ada prosesnya dari awal terjadi pandemi, muncul kepanikan masyarakat yang menular ke pasar keuangan. Pemain domestik saja panik, pemain asing lebih lebih panik sehingga terjadi aksi penjualan surat berharga termasuk saham besar-besaran. Itulah fenomena yang sampai sekarang kita hadapi dari awalnya sektor eksternal terhadap perekonomian nasional, maka kebijakan yang diambil pun extraordinary dengan memberikan kewenangan kepada otoritas tertentu untuk mengambil kebijakan baik fiskal dan moneter,"  terang Akademisi UNJ Haryo Kuncoro.

Haryo menambahkan kunci pemulihan ekonomi adalah dibutuhkan kerjasama internasional khususnya sektor kesehatan untuk mengendalikan virus. Selanjutnya kebijakan moneter menggunakan rezim suku bunga rendah agar pro pertumbuhan. Kebijakan fiskal sudah mulai normalisasi. Muncul dua kubu yaitu pro pertumbuhan ekonomi atau pro stabilitas ekonomi, namun pemerintah lebih dipilih pro pertumbuhan ekonomi saat ini. (Ira)

Kredit

Bagikan