Soal Siswi Dipaksa Berjilbab di SMAN 1 Banguntapan, Sultan Serahkan Sanksi Guru ke Kepala Dinas

user
Ary B Prass 09 Agustus 2022, 18:27 WIB
untitled

YOGYA, KRJOGJA.com - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyerahkan sanksi untuk kepala sekolah dan tiga guru SMAN 1 Banguntapan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. Sultan mengatakan saat ini tengah diupayakan adanya rekonsiliasi antara sekolah, dinas dan keluarga siswi tersebut.

“Saat saya tanya kepala dinas ada satu kepala dan tiga guru yang sementara tidak boleh mengajar sambil tim bisa menyelesaikan persoalan, kan gitu. Nah dalam perkembangan sudah saya tanya, terus keputusannya apa, ada. Keputusannya dari tim, adalah bagaimana terjadi rekonsiliasi dan mereka sudah melakukan pendekatan. Hanya karena orangtuanya (siswi) itu kerja di Jakarta jadi belum bisa datang ke Jogja karena harus minta ijin atasannya. Prinsipnya itu. Kalau anak tetap nyaman di sekolahnya silahkan tapi kalau tidak, sekolah wajib mencarikan alternatif sekolahnya,” ungkapnya pada wartawan usai Rapat Paripurna Istimewa di DPRD DIY, Selasa (9/8/2022).

Sultan menegaskan ia tidak akan mengambil keputusan secara langsung untuk kasus SMAN 1 Banguntapan karena yang berwenang cukup Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai pengampu ASM di bidang pendidikan.

“Kalau itu unsur pemaksaan, bertentangan dengan peraturan menteri karena yang bersangkutan guru-guru dan kepala sekolah adalah pegawai negeri. Yang punya kewajiban membina itu atasannya langsung berarti kepala dinas. Itu yang dilakukan bukan pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana tapi masalah disiplin karena tugas PNS melakukan ketentuan pemerintah tapi itu melanggar,” sambung Sultan.

Orang nomor satu DIY ini menyebut bawasanya sanksi yang nantinya disampaikan bisa beragam tergantung kesalahan. Namun, paling ringan adalah adanya peringatan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY.

“Bagi ASN perlu dibina oleh kepala dinasnya, bukan gubernur karena ini masalah disiplin kepegawaian. Paling sedikit diperingatkan, apakah tertulis atau tidak itu urusan pembina, atasannya ya kepala dinas. Jadi kalau saya baca di Youtube dan yang lain, ya berkepanjangan kita tidak pernah fokus. Urusan ini pemerintahan bukan swasta,” tegas Sultan. (Fxh)

Kredit

Bagikan