PKB DIY Serahkan Finalisasi Raperda Pesantren ke PWNU DIY

user
agus 08 Agustus 2022, 09:10 WIB
untitled

YOGYA, KRJOGJA.com - Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Istimewa Yogyakarta (DPW PKB DIY) mulai bergerak cepat melalukan aksi tindaklanjut dari amanat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) apesantren di DIY. PKB siap membantu proses legalisasi pesantren di bawah Nahdlatul Ulama (NU) yang selama ini belum memiliki legalitas.

“Kami siap membantu proses legalisasi untuk pesantren di bawah NU yang belum memiliki legalitas,” ungkap Ketua DPW PKB DIY, Agus Sulistiyono, saat Rapat Kerja II DPW PKB DIY dengan PWNU dan PCNU se-DIY, Minggu (7/8/2022).

Dalam rapat kerja yang digelar di Kantor Sekretariat DPW PKB DIY Jalan Ringroad Selatan, hadir perwakilan Robithoh Ma’ahid Islamiyyah (RMI) se-DIY, Anggota Fraksi PKB DPRD DIY dan DPC PKB se-DIY. Agus juga mengungkapkan, masih banyak pesantren yang ada di lingkungan NU yang belum memiliki legalitas terkait kelembagaan.

Padahal, untuk bisa mendapatkan fasilitasi dari pemerintah, legalititas kelembagaan menjadi syarat mutlak.”Awalnya kami berencana alokasi untuk membantu proses legalisasi ini hanya 20 pesantren per tahun, tapi karena tadi para kyai dari PWNU minta untuk ditambah insya alloh kami siapkan alokasi 50 pesantren per tahun,” janji Agus.

Agus mengapresiasi kinerja Fraksi PKB DPRD DIY dalam komitmen mengawal Raperda Pesantren. Diharapkan, setelah disahkan nantinya FPKB DPRD DIY untuk mengawal proses turunnya peraturan gubernur sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan peraturan daerah ini nantinya.

“Melalui Fraksi PKB DPRD DIY, Raperda Pesantren akan dikawal hingga tuntas, tentu DPW PKB DIY mengapresiasi mengawal untuk proses-proses berikutnya. Karena ini merupakan tugas dan tanggung jawab kami,” tandas dia.

Sementara, Ketua Fraksi PKB DPRD DIY, Aslam Ridlo, juga menyampaikan Raperda Pesantren sudah mendekati final di mana saat ini proses penyusunan raperda sudah masuk tahap fasilitasi dari kementrian dalam negeri. Setelah itu, proses selanjutnya yakni harmonisasi dan finalisasi sebelum nantinya disahkan di sidang paripurna DPRD DIY.

Aslam menjelaskan, ruang lingkup dari raperda pesantren ini meliputi 7 hal yakni tugas dan wewenang pemerintah DIY, hak dan kewajiban pesantren, fasilitasi, mekanisme pemberian fasilitas, dewan pesantren, partisipasi masyarakat dan pendanaan. Untuk pemberian fasilitasi, ruang lingkupnya meliputi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, teknologi dan komunikasi, teknologi tepat guna, perlindungan, mitigasi bencana, kerjasama dan pelestarian nilai adat dan tradisi pesantren.

“Meskipun masih berproses, insyaallah tidak banyak perubahan yang nanti ada. Kami di DPRD DIY akan terus mengawal dan memantau terkait Raperda ini,” ungkap Aslam.

Wakil Rois Syuriah PWNU DIY, KH Abdulloh Hasan mengapresiasi langkah politik yang sudah dilakukan DPW PKB DIY melalui FPKB DPRD DIY. Abdulloh berharap kerjasama yang sudah berjalan baik bisa ditingkatkan di semua sektor.

“Karena amanat dari perda ini nantinya banyak, kami berharap juga pendampingan,” pungkasnya. (Fxh)

Kredit

Bagikan