Kerugian Capai Rp 16,7 Triliun, Duet OJK-Polri Perkuat Gakkum Sektor Jasa Keuangan

user
Ary B Prass 27 Juli 2022, 22:57 WIB
untitled

SLEMAN, KRJOGJA.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polri semakin mempererat dan memperkuat kerjasama penegakan hukum (gakkum) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang semakin berkembang meluas dan marak saat ini.

Gakkum adalah pintu gerbang terakhir dalam menangani kasus-kasus tindak pidana sektor jasa keuangan seperti investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) ilegal.

OJK melaporkan kerugian akibat investasi ilegal telah mencapai Rp 16,7 triliun sejak 2018 hingga sekarang.

Penyidik Utama Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK) OJK Irjen Pol. Suharyono mengaku penanganan dan gakku terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan tidak mudah dilakukan.

Pihak penyidik OJK dan aparat kepolisian, kerap dihadapkan pada pilihan sulit antara melakukan tindakan tegas, dengan pertimbangan lebih luas dan memprioritaskan upaya menyelamatkan dana masyarakat.

Dana masyarakat seringkali menjadi pertaruhan dalam banyak kasus tindak pidana di sektor jasa keuangan.

" Dana hasil tindak kejahatan biasanya sudah dipergunakan pelaku atau entitas untuk berbagai keperluan mulai dari investasi hingga keperluan konsumtif. Jadi kami sangat berhati-hati dan teliti, maunya bertindak tegas dan keras, namun khawatirnya peluang mengembalikan dana masyarakat semakin tertutup sehingga penanganan gakkumnya memang tidak mudah," ungkapnya usai Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dan Satgas Waspada Investasi (SWI) di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Rabu (27/7/2022).

Wakil Ketua 1 Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK Wiwit Puspasari menyampaikan kerugian akibat investasi ilegal mencapai Rp 16,7 triliun.

Dengan rincian sekitar Rp 1,4 triliun pada 2018, 2019 mencapai Rp 4 triliun, 2020 mencapai Rp 5,9 triliun kemudian 2021 sebesar Rp 2,5 triliun dan mencapai Rp 2,90 triliun sampai Mei 2022.

Dengan kerugian yang fantastis tersebut, OJK lantas melakukan moratorium pemberian izin perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending seiring maraknya kasus investasi bodong dan pinjol ilegal.

" OJK memutuskan menghentikan pemberian izin terhadap izin Fintech baru, hanya ada 102 fintech saat ini. Jadi kami meminta kepada masyarakat pintar dan meningkatkan kewaspadaannya berkaitan dengan investasi dan pinjo yang akan mereka lakukan, kuncinya mengedepankan 2L yakni legal dan logis," tuturnya.

Senada, Wiwit menyampaikan dana masyarakat yang terlanjur masuk ke praktik investasi ilegal, biasanya sangat sulit kembali. Sehingga sosialisasi dan edukasi wahana investasi ega menjadi hal yang penting untuk terus mendorong agar masyarakat pintar menginvestasikan dananya.

"Pemilik modal pasti ingin return yang besar namun harus diingat, keuntungan yang tinggi selalu berdampingan dengan risiko yang juga tinggi. Jadi masyarakat harus pintar supaya kita mencegah kerugian yang lebih besar. Upaya pencegahan ini merupakan upaya yang terus dilakukan SWI," imbuhnya.

Kepala OJK DIY Parjiman yang juga merupakan Ketua SWI DIY menyatakan pihaknya telah menerima laporan aduan konsumen di sektor jasa keuangan kemudian diteruskan kepada SWI Pusat agar segera ditangani.

Selanjutnya pihaknya juga meneruskan pengaduan konsumen tersebut agar segera ditindaklanjuti pihak yang berwenang semisal terkait dengan perdagangan aset crypto, pinjol ilegal dan sebagainya.

"Pada prinsipnya pengaduan kasus-kasus yang ada di DIY hampir sama dengan yang terjadi di nasional. Paling banyak pengaduan pinjol ilegal yang masuk ke kami sampai dengan 73 aduan khusus pinjol ilegal sampai Juni 2022. SWI juga telah mengumumkan sebagian pinjol ilegal telah ditutup namun ternyata masih ada yang beroperasi namun baru dilaporkan konsumen di DIY akhir-akhir ini, " pungkasnya. (Ira)

Kredit

Bagikan