Banggar DPRD Kota Magelang Sarankan Pemda Agar Perhatikan Penanganan Sampah

user
Ary B Prass 22 Juli 2022, 19:47 WIB
untitled

MAGELANG, KRJOGJA.com - Berkaitan dengan pentingnya penanganan darurat sampah, pemerintah daerah agar lebih memperhatikan penanganan sampah yang baik dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomis.

Demikian antara lain saran Badan Anggaran DPRD Kota Magelang yang dilaporkan perwakilan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Magelang HIR Jatmiko di forum rapat paripurna DPRD Kota Magelang berkaitan dengan persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 di ruang sidang paripurna DPRD Kota Magelang, Jumat (22/7/2022).

Selain dihadiri anggota DPRD Kota Magelang, rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno ini juga dihadiri Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD K-GH, Sekretaris Daerah Kota Magelang Drs Joko Budiyono MM maupun lainnya.

Dalam laporan Badan Anggaran DPRD Kota Magelang tentang pertanggungjawaban tersebut juga disinggung mengenai pembangunan TPST Regional agar dapat segera ditindaklanjuti.

Sesuai dengan amanah Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.

Terlepas dari rencana pembangunan TPST Regional, pemerintah daerah juga tetap harus memperhatikan dan menindaklanjuti rencana pembangunan TPST Bojong yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah sejak awal.

Ada beberapa saran lain yang juga disampaikan dalam laporan, diantaranya bagi masyarakat kurang mampu, yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar dapat diatur dengan regulasi Pemerintah Kota Magelang agar dapat diakomodir menggunakan APBD dengan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Pemerintah daerah untuk dapat menerapkan aturan kebijakan terkait THL secara arif dan bijaksana, seiring dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sehingga diperoleh solusi yang baik bagi semua pihak.

Walikota Magelang di forum ini diantaranya mengatakan terhadap semua saran, pendapat dan harapan yang telah disampaikan akan menjadi perhatiannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Tha)

Credits

Bagikan