Terkait PNBP Ribuan Nelayan Jateng akan Demo di Istana Negara

user
Ary B Prass 18 Juli 2022, 15:37 WIB
untitled

TEGAL, KRJOGJA.com - Nasib para nelayan di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Tengah, kian memprihatinkan.

Hal itu setelah Pemerintah Pusat melahirkan beberapa aturan yang dirasa sangat memberatkan nelayan.  Salah satunya yakni, aturan tentang tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP),

Dengan berbagai aturan itu, berdampak banyaknya nelayan yang terpaksa tidak melaut dan menambatkan kapalnya di pelabuhan setempat.

Karena itulah, untuk merubah nasib, para nelayan di Jawa Tengah, yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB)  berencana menggelar demo di Istana negara di Jakarta, Kamis (21/7) mendatang.

Sejumlah nelayan Tegal, saat dikonfirmasi Senin (18/7-2022) mengakui, sudah sekitar dua bulanan, banyak nelayan tidak melaut, dikarenakan beban melaut tinggi, sementara pendapatan ikan menurun.

"Apalagi nelayan dihadapkan beberapa aturan Pemerintah yang sangat memberatkan, termasuk naiknya harga solar, sehingga biaya operasional lebih besar dari pendapatan, karena itu kami memilih nganggur," ujar Tarman (45).

Nelayan mengakui sangat berat terhadap kebijakan pemerintah terkait halbesaran PNPB yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) 85/2021.

Ketua DPD HNSI Jawa Tengah, Riswanto, rasa keberatan itu,  akan diluapkan oleh para nelayan di Istana negara di Jakarta, pada Kamis (21/7)..

"Rencananya nelayan dari Kota Tegal akan berangkat ke Jakarta, Rabu (20/7) malam, sekitar pukul 19.30, dan Kamis nya akan berdemo di Istana negara di Jakarta, bersama sama nelayan lain di seluruh Jawa Tengah," ujar Riswanto.

Sementara Ketua DPC HNSI Kota Tegal, Eko Susanto membenarkwn jika para nelayan asal Tegal, akan ikut aksi demo di Jakarta itu.

"Kami sudah siapkan sejumlah bus untuk mengangkut nelayan asal Tegal ke Jakarta," ujar Eko.

Menurut Eko, sejak awal pandemi 2020 lalu, harga ikan turun tajam. Namun, itu justru diikuti naiknya pungutan PNBP kapal tangkap ikan dengan pijakan PP85/2021 dan Permen KP 87 tahun 2021.

"Dimana di permen itu diatur harga patokan ikan (HPI) yang baru yang tidak sesuai kondisi dilapangan saat ini," kata Eko.

Eko menambahkan,, nelayan dan pelaku usaha melakukan audiensi dan dialog dengan pihak yang terkait seperti Komisi IV DPR RI, Dirjen dan Mentri KKP. Setelah melalui proses negosiasi, tatif baru disepakati dan berlaku sejak tahun 2021.

Selanjutnya, awal 2022 ini nelayan seperti mendapat sedikit angin segar, karena pandemi sudah mulai reda dam harga ikan secara bertahap normal kembali. Akan tetapi, banyaknya aturan baru dari kementrian terkait dan naiknya harga bbm membuat nelayan kembali berduka.

"Banyak kapal yang tidak bisa membeli bbm dengan harga yang hampir 2 kali lipat sementara harga ikan masih sama," tutur Eko.

Menurut Eko, regulasi lainnya yang membuat nelayan dan pelaku usaha tangkap ikan resah, denda administrasi VMS yang di atur dalam Permen KP 31/2021. Ada beberapa kapal di utara jawa yang dikenai denda sampai Ratusan Juta bahkan Milyaran rupiah.

"Regulasi yang dibuat pemerintah sangat tidak mendukung iklim usaha tangkap ikan bahkan bisa mematikan pelaku usaha tangkap ikan yang sudah berjalan turun temurun puluhan tahun," tegas Eko.

Atas dasar realitas dan kesadaran, kata Eko, maka sebagai nelayan dan para pelaku usaha perikanan tangkap se Pantura Jawa membentuk Front Nelayan Bersama (FNB) dalam rangka memperjuangkan nasib nelayan ke depan.

"Adapun tuntutan kami yakni, meminta dilakukan revisi PP 85/2021 tentang tarif PNBP pasca tangkap, menolak masuk nya kapal asing dan eks asing di wilayah NKRI serta menolak sistem kontrak," kata Eko.

Selain itu, nelayan juga meminta alokasi BBM non subsidi khusus nelayan untuk ukuran kapal lebih dari 30GT, meminta dilakukan revisi Permen KP 31/2021 tentang denda administrasi pelanggaran wilayah tangkap dan VMS. Juga sekaligus meminta ijin alokasi 2 WPP yang berdampingan agar kapal nelayan lebih leluasa dalam bekerja di laut.

"Kami berharap pemerintah masih peduli dengan nasib nelayan dan para pelaku usaha perikanan tangkap., agar nelayan dapat melanjutkan aktifitasnya di laut, guna memenuhi permintaan kebutuhan ikan bagi masyarakat luas," kata Eko. (Ryd)

Kredit

Bagikan