Rencana Penghapusan Honorer Pemkab Sukoharjo Tunggu Kebijakan Lanjutan Pusat

user
Ary B Prass 17 Juli 2022, 16:47 WIB
untitled

SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Pemkab Sukoharjo masih menunggu petunjuk lanjutan dari pemerintah pusat terkait rencana kebijakan penghapusan pegawai non aparatur sipil negara (ASN) atau tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL).

Pemkab Sukoharjo sekarang juga masih melakukan pemetaan pegawai non ASN serta pendataan kebutuhan ASN baru untuk diajukan ke pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo, Minggu (17/7/2022) mengatakan, Pemkab Sukoharjo sebelumnya memang sudah menerima informasi resmi secara tertulis berupa surat edaran dari pemerintah pusat terkait rencana kebijakan penghapusan pegawai non ASN atau honorer atau THL yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang.

Namun demikian Pemkab Sukoharjo masih menunggu petunjuk lanjutan dari pemerintah pusat.

Widodo menjelaskan, dalam surat edaran yang diterima Pemkab Sukoharjo dari pemerintah pusat. Sebab dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa disatu sisi kalau memang pegawai non ASN atau honorer atau THL diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)  juga harus diajukan formasi ke pusat dulu. Disisi lain, apabila semua dicover ke PPPK maka akan menjadi beban daerah.

Pemkab Sukoharjo dengan kondisi tersebut harus berhitung setiap tahun ASN yang pensiun berapa dan tentunya akan dilakukan secara bertahap. Pemkab Sukoharjo pada kondisi sekarang sedang melakukan inventarisasi atau pemetaan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Widodo mengatakan, belum bisa memastikan ada berapa pegawai non ASN atau honorer atau THL di Pemkab Sukoharjo. Masing-masing OPD nantinya diminta menyampaikan data pegawai yang dimiliki ke Pemkab Sukoharjo.

"Data baru dihitung dan diinventarisir oleh BKPP Sukoharjo. Data baik ASN maupun non ASN jadi bisa diketahui berapa jumlah dan status pegawai termasuk beban anggarannya," ujarnya.

Pemkab Sukoharjo pada kondisi sekarang mengalami masalah kekurangan pegawai ASN. Sebab setiap tahun banyak ASN pensiun dan penambahan pegawai baru ASN tidak sebanding. Hal ini berdampak pada jumlah data resmi pegawai ASN.

"Di masing-masing OPD ada kekurangan pegawai ASN. Setiap tahun ada sekitar 250 sampai 300 ASN pensiun. Sedangkan penambahan ASN baru hanya sedikit dan tidak sebanding dengan yang pensiun," lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo meminta pada pegawai non ASN atau honorer atau THL untuk sementara tenang lebih dulu. Sebab Pemkab Sukoharjo memang belum mengambil langkah lanjutan setelah muncul rencana penghapusan pegawai non ASN atau honorer atau THL dari pemerintah pusat pada tahun 2023 mendatang.

"Kalau memang dihapus semua tentunya memberatkan baik bagi Pemkab Sukoharjo maupun pegawai non ASN atau honorer atau THL," lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo keberatan apabila semua pegawai non ASN atau honorer atau THL dihapus semua karena kekurangan pegawai ASN. Para pegawai non ASN atau honorer atau THL tersebut sementara ini mampu membantu kerja atau menutup kekurangan pegawai ASN.

Keberadaan pegawai non ASN atau honorer atau THL juga membantu pelayanan pada masyarakat di masing-masing OPD. Disisi lain, penghapusan membuat pegawai non ASN atau honorer atau THL akan kehilangan pekerjaan dan meningkatkan angka pengangguran.

"Harus ada solusinya. Disatu sisi Pemkab Sukoharjo bisa menambah pegawai ASN dengan pengajuan formasi ke pemerintah pusat. Disisi lain pegawai non ASN atau honorer atau THL juga bisa tetap mendapat pekerjaan demi mendapatkan penghasilan untuk keluarga," lanjutnya.

Para pimpinan OPD juga sudah diminta memaksimalkan kondisi pegawai yang ada di kantornya sekarang. Pelayanan masyarakat tetap diprioritaskan ditengah rencana pemerintah pusat tersebut.

"Pelayanan tetap jalan normal dan kami minta semua pegawai bekerja maksimal. Para pimpinan OPD sudah kami minta melakukan pengawasan," lanjutnya. (Mam) 

Kredit

Bagikan