Tahun Ini Target 18.000 Sertifikat PTSL Optimis Terealisasi

user
Ary B Prass 12 Juli 2022, 00:27 WIB
untitled

KUDUS, KRJOGJA.com- Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus optimistis target penerbitan 18.000 sertifikat tahun 2022 melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat terealisasi.

Hingga pertengahan tahun ini memang baru terkumpul  900 berkas dan terealisasi 229 sertifikat, yang sudah dibagikan ke warga penerima 140 sertifikat.

Masing- masing  warga Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan 16 sertifikat, Desa (Kecamatan) Kaliwungu 24 sertifikat dan Desa Bacin Kecamatan Bae 100 sertfikat.

Namun dalam kurun waktu enam bulan ke depan pemberkasan akan terus berjalan, dan ribuan sertifikat yang sudah jadi nanti dibagikan secara bertahap hingga akhir tahun.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus  Pratomo Adi Wibowo, usai penyerahan 100 sertifikat PTSL kepada warga Desa Bacin Kecamatan Bae.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Kudus HM Hartopo di balai desa setempat, Senin (11/7/2022).

"Hingga Juli ini berkas yang terkumpul memang masih minim, tapi secara bertahap pemberkasan terus bertambah. Di bulan Agustus nanti akan kita evaluasi. Meski begitu kami optimistis, target 18 ribu hingga akhir tahun ini bisa terpenuhi," ujar Wibowo.

Di Kudus, sesuai  Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP PBB), estimasi terkini terdapat sejumlah kurang lebih 492.289 bidang tanah.

Dari jumlah itu yang sudah terdaftar atau bersertifikat 450.236 bidang (91,5 persen) dan yang belum terdaftar 42.053 bidang (8,5 persen).

Jumlah terdaftar (bersertifikat)sudah terpetakan secara digital sebanyak 392.408 bidang (79,7 persen), dan belum terpetakan 87.828 (11,7 persen).

Sedang yang belum terdaftar tapi sudah terukur melalui PTS namun belum terbit sertifikat karena obyek hak belum memenuhi persyaratan tertentu sebanyak 38.047 bidang (7,7 persen), dan belum terukur 4.006 bidang (0,8 persen).

Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomer 6 Tahun 2018, seluruh bidang tanah harus sudah  bersertifikat tahun 2023.

Tapi karena terbentur adanya  pandemi Covid-19,  pemerintah memperpanjang penuntasan seritfikat tanah hingga 2024.

Bagi warga  yang hendak men-sertifikatkan tanahnya, pihaknya menyarankan agar  melalui jalur PTSL. Selain biayanya murah karena mendapatkan subsidi pemerintah, pengurusannya juga  cukup mudah.

"Warga tinggal datang ke balai desa dan di situ sudah ada panitia yang menanganinya," terangnya.

Sesuai SKB tiga menteri, yakni Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, biaya pembuatan sertifikat tanah melalui PTSL maksimal Rp 350 ribu.

Berdasar juklak  Peraturan Bupati (Perbup) Nomer 1 tahun 2020, biaya tersebut antara lain digunakan untuk pembelian patok, materai dan operasional desa.

Berbeda dengan pengurusan secara mandiri, biayanya bisa mencapai antara Rp 7 juta hingga Rp 10 juta.

Sementara itu Bupati Kudus, HM Hartopo menyatakan, pihaknya mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan sertifikat.

Mulai dari Kantor Pertanahan hingga kepala desa beserta perangkatnya, sehingga target yang dicanangkan nantinya dapat terpenuhi.

“Ini merupakan keberhasilan bersama antara Kantor Pertanahan, Pemerintah Kabupaten Kudus dan semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan sertifikat,” ungkapnya.

Pihaknya berpesan kepada warga penerima sertifikat agar dapat menjaganya dengan baik, dan apabila dibutuhkan dapat dijadikan sebagai agunan untuk memperoleh modal usaha produktif sehingga dapat terus berkembang nilainya.

Sertifikat itu sekaligus menjadi bukti kalau tanah yang mereka miliki legal dan menjadi hak pemiliknya.(Trq)

Credits

Bagikan