FH Unissula Dorong Pemerintah Segera Sahkan RUU KUHP

user
agus 07 September 2022, 22:15 WIB
untitled

SEMARANG, KRJOGJA.com - Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang melalui Fakultas Hukum (FH) mendorong pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang Undang.

Kepada pers di kampus FH Unissula Selasa sore (6/9/2022) sejumlah pakar, guru besar dan dosen hukum pidana di bawah pimpinan Prof Dr Sri Endah Wahyuningsih SH MHum (Ketua Tim Sosialisasi dan Kelompok Hukum Pidana FH Unissula), Dekan FH Unissula Dr Bambang Tri Bawono SH MH, Dr Widayati SH MH (Wakil Dekan 1), Dr Arpangi SH MH (Wakil Dekan 2), dan Dr Muhammad Taufik SH MH (Presiden Asosiasi Hukum Pidana Indonesia) menyampaikan perlunya pemerintah segera mengesahkan RUU KUHP menjadi UU.

"KUHP yang dipakai Indonesia sekarang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda yang di negaranya saja sudah sering mengalami perubahan. KUHP tersebut sebagai hukum pidana materiil yang saat ini berlaku di Indonesia didasarkan pada filosofi individualisme, liberalismseji.e, sekuler dan berorientasi pada kepastian hukum, serta tidak berkeadilan. Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi agar KUHP sesuai dengan nilai-nilai filosofi Pancasila yang merupakan national legal frame work dalam pembangunan hukum di Indonesia,” ujar Prof Dr Sri Endah.

Prof Sri Endah juga menyampaikan perlunya pendalaman pembahasan pada sejumlah kecil pasal yang krusial, sekitar 14 pasal. Namun sekitar 600 pasal lainnya sudah baik dan siap diundangkan. Beberapa pasal yang masih pro dan kontra di kalangan masyarakat seperti adanya asas legalitas materiil, penghinaan terhadap presiden dan Wapres, penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara dan lain-lain.

Juga perlunya sosialisasi lebih intensif dan gencar untuk menepis adanya opini yang berkembang yang kurang masuk akal terkait dengan RUU KUHP itu.

”Misalnya, tidak benar jika dengan disahkannya RUU KUHP akan ada kamp konsentrasi Indonesia, ada pasal yang membolehkan penguasa menculik rakyatnya selama 6 bulan dan bisa diperpanjang setelahnya guna melakukan interogasi, intimidasi, penyiksaan dan pembunuhan yang dilegalkan negara. Ini jelas tidak ada dan tidak mungkin" ujarnya. (Sgi)

Kredit

Bagikan