Bersama Kabupaten Kota, Pemda DIY Koordinasi Penyaluran BLT BBM

user
danar 06 September 2022, 07:30 WIB
untitled

YOGYA, KRJOGJA.com - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, akan segera melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam hal penyaluran bantuan sosial dampak kenaikan BBM. Koordinasi itu sekaligus untuk mengetahui besaran alokasi 2 persen yang merupakan upaya refocusing dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diamanatkan pemerintah pusat.

"Mulai September pemberian BLT akan dimulai, tentu kami akan segera melakukan koordinasi. Adapun soal dukungan Pemda 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU), kita memerlukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk dipresentasikan uang yang bisa dialokasikan berapa," kata Gubernur DIY, Sri Sultan HB X seusai mengikuti Rapat Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial Dampak Kenaikan BBM secara daring dari Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Senin (5/9/2022).

Sultan mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pencairan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM). Termasuk melibatkan pemerintah kabupaten dan kota di Yogyakarta. Karena seperti diketahui bersama pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial memberikan BLT BBM. Besarannya adalah Rp 600 ribu adapun pencairannya dibagi mulai September.

"Dalam waktu dekat kami akan ada pembahasan soal itu. Tentunya dengan melibatkan instansi terkait dan pemerintah kabupaten/kota. Semua itu untuk memastikan akurasi data penerima BLT BBM," ujarnya.

Dalam rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian itu, Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara memaparkan, bantuan sosial yang telah dan segera direalisasikan pemerintah pusat.

Menurut Suahasil, pemberian bantuan sosial tambahan ini bersumber dari dana pengalihan subsidi dan kompensasi yang diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

"Pemberian bansos tambahan sebesar Rp 24,17 triliun ini diharapkan memberi manfaat lebih besar dan efektif mengurangi angka kemiskinan. Bansos yang siap dieksekusi ialah BLT bagi 20 juta lebih penerima manfaat dan BSU bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan," ungkapnya.

Adapun untuk program perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja, serta subsidi transportasi yang dianggarkan 2 persen dari DTU masing-masing Pemda provinsi maupun kabupaten/kota, Suahasil berharap dapat dieksekusi mulai Oktober 2022. Menurutnya, perhitungan alokasi bansos tambahan ini sudah disesuaikan dengan postur APBN tahun 2022.

Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian mengatakan, selain melalui bansos tambahan, pemerintah pusat akan melakukan langkah-langkah pengendalian dampak inflasi lainnya, agar penurunan daya beli masyarakat tidak terjadi secara drastis. Hal ini dilakukan untuk semakin mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

"Solusi pengendalian inflasi, di antaranya kami menjadikan isu pengendalian inflasi sebagai isu prioritas. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, TPID harap diaktifkan untuk sinergi dan konsisten melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk BBM subsidi tepat sasaran, masih perlu pengawasan oleh Pemda dan bantuan dari penegak hukum," paparnya.

Tito menambahkan, bantuan sosial untuk menanggulangi dampak kenaikan BBM lainnya yang dilakukan adalah penggunaan dana desa maksimal 30 persen untuk bansos bagi masyarakat yang terdampak inflasi. Ia pun berharap, segala upaya pemerintah guna memperkuat jaring pengaman sosial secara nasional bisa berjalan baik.(Ria)

Credits

Bagikan