Akhir Tahun RTLH di Kota Yogya Ditarget Sisakan 1.500 Unit

user
danar 05 September 2022, 06:30 WIB
untitled

YOGYA, KRJOGJA.com - Perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tetap menjadi prioritas dalam program pemenuhan hunian. Hingga akhir tahun ini Pemkot Yogya menargetkan 1.500 unit RTLH yang tersisa.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya Agus Tri Haryono, mengungkapkan pada awal 2022, jumlah rumah tidak layak huni di Kota Yogya tercatat 2.187 unit. "Sebaran paling banyak di Kemantren Tegalrejo," ungkapnya, Minggu (4/9/2022).

Upaya pengurangan jumlah RTLH antara lain dilakukan melalui perbaikan rumah menggunakan pendanaan dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Menurutnya, penggunaan pendanaan dari CSR untuk perbaikan rumah tidak layak huni lebih fleksibel bisa mencakup rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat mendapat bantuan dari pemerintah daerah.

Rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat mendapat bantuan dari pemerintah daerah antara lain rumah tidak layak huni yang tidak memiliki syarat formal berupa alas hak yang jelas. "Apabila membutuhkan bantuan untuk perbaikan rumah, maka bisa diintervensi melalui CSR. Salah satunya adalah dari Baznas Kota Yogya," imbuh Agus.

Di samping itu, melalui forum komunikasi program CSR tingkat kota yang sudah terbentuk, intervensi perbaikan rumah tak layak huni bisa lebih maksimal. Seperti yang rutin dilakukan PT Bank BPD DIY setiap menggulirkan CSR untuk Kota Yogya.

Selain melakukan perbaikan rumah tidak layak huni, Pemkot Yogya berupaya meningkatkan kualitas permukiman melalui penataan wilayah serta menyediakan rumah susun. Penataan wilayah permukiman di kawasan kumuh yang berada di bantaran sungai dilaksanakan dengan konsep M3K atau mundur, munggah, dan madep kali, yakni dengan memundurkan bangunan, menaikkan bangunan, dan menghadapkan bangunan ke arah sungai.

"Penataan M3K di bantaran sungai terkesan dilakukan spot demi spot. Hal ini karena memang rumah warga di tepi sungai memiliki luasan kecil sehingga jika harus dipangkas dan dinaikkan tentu luasannya semakin kecil. Jadi diprioritaskan yang lebih memungkinkan untuk dimundurkan," terangnya.

Agus menambahkan, penataan permukiman di daerah bantaran sungai dilakukan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Tahun ini penataan permukiman di bantaran sungai dilakukan di Kelurahan Prenggan menggunakan dana Rp 1,8 miliar dari APBD Kota Yogya.

Luas kawasan permukiman kumuh di Kota Yogya yang pada awal 2021 tersisa 114 hektare sudah bisa dikurangi sekitar 20 hektare berkat program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Pemkot Yogya menargetkan pada akhir 2022 luas kawasan permukiman kumuh berkurang menjadi di bawah 90 hektare. (Dhi)

Credits

Bagikan