Siswa SD Gunung Teges Mogok Belajar, Ketua DPRD Surati Bupati

user
agus 04 September 2022, 08:43 WIB
untitled

PURWOREJO, KRJOGJA.com - Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setyabudi berencana mengirimkan surat kepada Bupati Purworej untuk menyikapi kebijakan regruping SD Gunung Teges di Kecamatan Kemiri. Dion akan meminta pemkab untuk memberikan fasilitas kelas jarak jauh bagi siswa SD Gunung Teges.

Hal itu diungkap Dion ketika menghadiri undangan audiensi dengan wali siswa SD Gunung Teges di balai desa setempat, Jumat (2/9) siang. Puluhan warga mengeluhkan keberatan mereka akan imbas dari kebijakan regruping SD Gunung Teges dengan SD Sukogelap di Kecamatan Kemiri.

Dion berharap pemkab bisa menunda kebijakan regruping SD Gunung Teges. Hal itu mengingat adanya masalah sosial yang timbul akibat kebijakan penggabungan sekolah itu.

"Anak-anak mogok belajar, meskipun saya secara pribadi berharap anak-anak jangan disuruh mogok sekolah, kasihan mereka. Jangan sampai anak-anak kita jadi korban dari kebijakan ini," tuturnya di hadapan warga.

Dion mengaku akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Purworejo lewat surat. Isi surat itu, katanya, adalah meminta penundaan kebijakan regruping sehingga tidak ada lagi aksi mogok belajar seperti dilakukan anak-anak di Gunung Teges.

Menurutnya, posisi anggota dewan dengan warga adalah setara karena kebijakan penggabungan itu bukan dari legislator, melainkan pemkab selaku eksekutif. "Nanti kita sama-sama ikhtiar, kita berusaha semaksimal mungkin. Karena ini kebijakan pemkab, maka kami akan surati bupati," ucapnya.

Dalam audiensi tersebut, Dion menyimpulkan jika warga tidak menolak kebijakan penggabungan sekolah. Namun, mereka tetap ingin menempuh kegiatan belajar di bangunan yang dulunya adalah SD Gunung Teges. "Bicara kenyataan di lapangan, dengan medan seperti itu, orang tua mana yang tidak khawatir anak-anak harus sekolah di luar desa. Apalagi, tidak ada angkutan umum yang bisa mereka gunakan untuk mengakses SD Sukogelap," katanya.

Sementara itu, orang tua siswa SD Gunung Teges Mardun mengatakan, wali murid keberatan karena mereka akan semakin dibebani dengan biaya operasional apabila mengizinkan anak belajar di SD Sukogelap. Tidak semua wali murid mampu, memiliki kendaraan sendiri, atau bisa meluangkan waktu mengantar anak berangkat ke sekolah di desa sebelah.

Sebagian besar orang tua yang bekerja sebagai petani di ladang atau buruh, katanya, harus berangkat kerja pada pagi hari sebelum anak mereka pergi sekolah. Orang tua menyiapkan sarapan dan keperluan anak, baru mereka berangkat kerja.

Anak-anak, lanjutnya, mandi dan makan sendiri, lalu ke sekolah. "Kalau sekolahnya tambah jauh dan medannya juga harus melewati jalan yang kanan kirinya jurang, kami tidak akan bolehkan mereka berangkat sendiri. Tapi untuk mengantar, kami juga keberatan dengan operasionalnya," tandasnya.(Jas)

Credits

Bagikan