Jelang Jatuh Tempo, Pekan PBB Digencarkan

user
danar 02 September 2022, 06:21 WIB
untitled

YOGYA, KRJOGJA.com - Pemkot Yogya terus mendorong masyarakat agar menunaikan kewajibannya dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum jatuh tempo. Layanan jemput bola di wilayah berupa pekan PBB pun digencarkan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, mengungkapkan jatuh tempo pembayaran PBB ialah 30 September tiap tahunnya. "Jika dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo, maka wajib pajak akan langsung dikenakan denda dengan besaran dua persen per bulan dari ketetapan pajak dengan denda maksimal 48 persen," urainya, Kamis (1/9/2022).

Oleh karena itu, agar terhindari dari sanksi berupa denda maka PBB dibayarkan sebelum jatuh tempo. Ketaatan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya merupakan salah satu wujud kepedulian terhadap pembangunan yang dijalankan pemerintah. Apalagi seluruh penerimaan pajak kelak juga dikembalikan ke masyarakat dalam berbagai layanan.

Wasesa menambahkan, kegiatan pekan pembayaran PBB dilakukan di wilayah-wilayah atau rukun warga (RW) secara bergilir. Tujuannya untuk mendekatkan masyarakat dalam mengakses layanan pembayaran pajak. "Sudah kami jadwalkan setiap Rabu secara bergiliran di wilayah," imbuhnya.

Hingga kini realisasi penerimaan PBB dari wajib pajak juga masih di bawah 50 persen dari target yang ditetapkan Pemkot Yogya. Target penerimaan PBB di Kota Yogya tahun ini ditetapkan sebesar Rp 97 miliar.

Sedangkan penerimaan hingga akhir Agustus baru mencapai Rp 42,58 miliar atau 43,9 persen. Meski demikian, penerimaan PBB setiap hari mengalami peningkatan. Hal ini karena kecenderungan wajib pajak PBB membayarkannya menjelang jatuh tempo. Sehingga sepanjang bulan ini dipastikan realisasi akan meningkat signifikan.

Pembayaran PBB sebenarnya sudah semakin mudah. Di samping membayarkan secara langsung di loket maupun pekan PBB di wilayah, wajib pajak juga bisa membayarkan di sejumlah perbankan. Di antaranya BPD DIY, BNI, BRI, Bank Jogja maupun aplikasi e-wallet seperti Gopay dan Tokopedia.

"Layanan reguler di Mal Pelayanan Publik serta loket Kantor Pos setiap hari juga bisa diakses oleh wajib pajak," jelas Wasesa.

Pada tahun ini total Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang diterbitkan Pemkot Yogya mencapai 95.660 lembar. Wajib pajak juga bisa mengecek tunggakan PBB melalui menu Informasi PBB di aplikasi Jogja Smart Service (JSS).

Wasesa menyebut, penerimaan PBB merupakan pajak daerah terbesar setelah pajak hotel. Hasil penerimaan pajak menjadi salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan termasuk memberikan bantuan atau jaminan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. (Dhi)

Credits

Bagikan