Gus Halim : Bumkalma Harus Sejahterakan Masyarakat Miskin di Desa

user
Tomi Sujatmiko 12 September 2022, 15:39 WIB
untitled

Krjogja.com -  SLEMAN - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Gus Halim meminta proses transformasi UPK eks PNPM di Yogyakarta harus memberikan manfaat bagi masyarakat miskin di pedesaan. Bahkan, harus meningkatkan kesejahteraan karena Bumkamla adalah milik masyarakat (miskin) desa.

"Jadi dana yang beegulir di desa nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa. Bahkan, kehadiran Bumkamla bukan milik desa sehingga segala keuntungan daeri pengelolaannya tidak termasuk pendapatan asli desa dan dimsukkan dalam APBDesa. Keuntungan yang diperoleh itu harus dipisahkan menjadi pendapatanlain-lain dan harus dikembalikan bagi masyarakat miskin di desa," ungkap Gus Halim disela pemberian apresiasi atas proses transformasi eks PNPM menjadi Bumdesma/Bumkalma dan Status Ideks Desa Membangun di Kawasan Lava Bantal, Berbah, Sleman Sabtu (11/9) malam.

Gus Halim menjelaskan proses transformasi menjadi BUMDesma atau khusus di Propinsi DIY bernama Bumkalma (Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama) karena kehadiran UU Keistimewaan DIY yang menyebut desa menjadi kalurahan terus berjalan. Khusus di DIY terdapat 53 dari 54 UPK eks PNPM di DI Yogyakarta selesai direview inspektorat, dengan nilai aset Rp 366,2 miliar. Sebanyak 27 BUM Desa Bersama lkd sudah melaksanakan musyawarah antar desa (MAD) yang mencakup 273 desa yang menyertakan modal Rp 2,7 miliar, mencakup 20 BUM Desa Bersama lkd yang sudah mendapatkan nomor badan hukum dari Kemenkumham. Adapun 34 BUM Desa Bersama lkd dalam pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

"Percepatan hasil transformasi di DI Yogyakarta ini, adalah buah dari responsifnya pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menjalankan PP 11 tahun 2021 tentang BUM Desa serta Permendesa 15 tahun 2021 tentang transformasi UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUM Desa Bersama lkd. Ini Patut diapresiasi dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," ungkap Gus Halim.

Sebelumnya, kata Gus Halim rencana Gubernur DI Yogyakarta, menjadwalkan proses transformasi sampai Desember 2022, ternyata, ini lebih cepat dari target tersebut, ini menunjukkan gairah UPK di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bertranformasi menjadi BUMKal Bersama lkd sangat besar. Capaian transformasi pada tingkat provinsi ini, merupakan yang paling cepat se-Indonesia.

Gus Halim menuturkan proses transformasi sudah berjalan sejak tahun 2020, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2020. Saat itu Kemendesa PDTT bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan OJK mencatatkan sejarah bagi transformasi dan menjadi titik awal proses transformasi UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan, menjadi BUM Desa Bersama lembaga keuangan desa. Sebanyak 147 UPK eks PNPM-Mpd di Provinsi Jawa Timur dengan total asset Rp 594 miliar, dan melayani 600.000 nasabah keluarga miskin, resmi bertransformasi menjadi BUM Desa Bersama lkd.

 

"Langkah transformasi ini, sekaligus menjadi awal untuk menjaga keberlangsungan serta perluasan manfaat Rp. 12,7 triliun dana bergulir masyarakat, tetap bergulir pada warga miskin di desa, serta mempercepat kemandirian desa-desa di 5.300 kecamatan lokasi PNPM-Mpd," tandasnya.

Secara bersamaan Gus Halim juga meluruskan pemahaman keliru terkait pembangunan desa seperti ada kecenderungan desa enggan mandiri karena nanti tidak akan mendapatkan bantuan lagi. Sebaliknya, Gus Halim desa yang dikatagorikan mandiri akan semakin banyak menerima bantuan karena tugas kepala desa semakin rumit. Tidak hanya membenahi urusan infrastruktur.

"Kepala Desa yang sudah mandiri mengemban tugas semakin rumit. Infrastruktur hanya indikator awal namun kepala desa masih bertanggungjawab membangun sumber daya manusia (SDM). Masalah pembangunan desa adalah SDM dan tidak akan pernah selesai karena itu dalam APBN anggaran pendidikan mencapai 20 persen," tandasnya.
Sementara itu Bupati Sleman Hj Kustini SP menjelaskan pemkab senantiasa berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk yang ada di desa. Selain itu mendorong kreativitas pengurus Bumkalma dan potensi ekonomi yang ada demi peningkatan pendapatan.

"Saya berharap keberadaan Bumkalma mampu memfasiliasi kepentingan masyarakat desa yang akhirnya bisa mendorong kesejahteraan masyarakat. Di Sleman sendiri sudah ada 3 Bumkalma di Mlati dan Seyegan. Masih ada 7 yang menyusun AD/ART dan melaksanakan Musyawarah Antar Kecamatan. Saya berharap sampai akhir tahun ada 10 Bumkalma yang lahir di Kabupaten Slemam," papar Bupati.

Credits

Bagikan