Dari Kasus Gontor Hingga Pemilu 2024, Haedar Minta Warga Muhammadiyah Jangan Golput

user
danar 11 September 2022, 19:11 WIB
untitled

KUDUS, KRJOGJA.com - Dua masalah krusial menjadi concern atau perhatian Muhammadiyah saat ini. Hal pertama erkait hiruk pikuk perpolitikan nasional menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), serta Pemilihan Legeslaif (Pileg) 2024. Kedua tentang kasus kematian AM (17) santri Pondok Pesantren (Ponpes) Moderen Darussalam Gontor 1 Ponorogo Jawa Timur, yang kini hangat dan menjadi sorotan publik. Muhammadiyah mendorong agar kasus Gontor perlu dituntaskan secara hukum agar persoalannya menjadi klir.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof DR KH Haedar Nashir MSi menyatakan, penyelesaian secara hukum penting untuk mengatasi semua perbedaan. Baik perbedaan opini, narasi, maupun perbedaan sudut pandang, agar persoalan menjadi klir dan terang. Jangan sampai digeneralisasi, karena Gontor sudah punya peran penting dalam membangun dunia pendidikan berbasis pesantren moderen. Maka kalau ada peristiwa jangan kemudian 'digebyah uyah' atau disamaratakan dengan kasus lain, sehingga merusak institusi.

"Kita harus fair juga, jangan sampai nanti ada isu Gontor dicabut izinnya dan sebagainya. Karena itu kan satu peristiwa yang tidak dikehendaki bersama," ujar Haedar Nashir, saat menghadiri kegiatan di Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) bersama Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Prof DR H Abdul Mu'ti dan Ketua PP 'Aisyiyah DR Hj Siti Noordjannah Djohantini, Minggu (11/9/2022).

Pihaknya berharap, Ponpes Moderen Darussalam Gontor bisa introspeksi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Ia percaya pihak ponpes akan terbuka, serahkan ini menjadi kasus yang diproses secara hukum. Kalau semua itu dilakukan, diyakini persoalan yang ada akan terselesaikan dengan baik.

Sementara terkait kontestasi Pemilu 2024, sebagaimana 2019 dan sebelumnya, menurutnya merupakan kegiatan rutin negara. Baik untuk pilpres maupun pileg di pusat hingga bawah yang pelaksanaannya berlangsung serentak. Pesan Muhammadiyah, jadikan pilpres dan pileg itu sebagai proses demokrasi yang makin dewasa, Demokrasi yang membawa nilai- nilai utama dan integrasi nasional. Jangan sampai pemilu justru menjadi arena rakyat berpecah, akibat pilihan politik berbeda.

"Jangan sampai kita retak. Cukup lima menit di TPS, soal hasil kita serahkan ke yang berwenang. Selebihnya kita bersatu, jangan sampai perbedaan politik yg lima menit di TPS lalu terbawa sampai 5 tahun," katanya.

Apakah ada arahan tertentu kepada warga Muhammadiyah, Haedar dengan tegas mengatakan, tidak diarahkan pun warga Muhammadiyah sudah tahu. Arahnya tentu arah moral. Pertama, warga Muhammadiyah selalu berpartisipasi dalam politik, dengan harapan memilih pemimpin yang baik dan amanah. "Warga Muhammadiyah tidak boleh abstain. Jangan golput, karena golput itu tidak baik," tegasnya.

Yang kedua, warga Muhammadiyah juga harus menjadikan proses pemilu itu sebagai kekuatan untuk integrasi menyatukan bangsa. Sedang ketiga, warga muhamadiyah agar menjadikan pemilu untuk membawa kemajuan bangsa. "Kita bersatu, juga harus maju,. Bersatu saja kalau tidak maju, akan ketinggalan. Maju tapi pecah jadinya berantakan," tandasnya.(Trq)

Kredit

Bagikan