PKS Bantul Tegaskan BLT Tidak Sepenuhnya Membantu

user
ivan 10 September 2022, 23:32 WIB
untitled

BANTUL, KRJOGJA.com - Kebijakan pemerintah pusat menaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ditengarai bakal semakin mendorong masyarakat ke jurang keterpurukan. Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya kokoh atau masih tahap recovery ditengah pandemi. Kini harus dihadapkan persoalan sulit dampak kenaikan BBM bersubsidi.

"Ditengah upaya lepas dari pandemi sektor ekonomi sudah mulai tumbuh, pariwisata sudah mulai berkembang, demikian juga perekonomian informal sedikit demi sedikit tumbuh. Mestinya ini harus disupport lewat kebijakan-kebijakan yang semakin meringankan kehidupan masyarakat jangan justru menaikkan BBM bersubsidi,"ujar Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bantul Agung Laksmono, M.Sc.M.Ling, disela aksi damai 'PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi' di simpang empat Gose Bantul, Sabtu (10/09/2022).

Menurutnya, kebijakan pemerintah tersebut justru menjadikan masyarakat yang sekarang ini tengah berusaha bangkit akan terpuruk kembali. Karena pada saat kenaikan BBM bersubsidi 10% itu akan menyumbang inflasi sampai 1%-2 %. "Kita semuanya memahami bahwa masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di Kabupaten Bantul saat ini baru saja melakukan recovery ekonomi setelah sejak tahun 2020 dihantam wabah pandemi Covid -19. Kondisi tersebut betul-betul memukul perekonomian masyarakat kita, termasuk di Kabupaten Bantul," ujarnya.

Dijelaskan, DIY termasuk Bantul sejauh ini bertumpu pada sektor pariwisata, perdagangan dan jasa. Di Kabupaten Bantul sebagian besar bermata pencaharian pada sektor informal. "Kalau tidak salah sektor informal angkanya sampai 54% dan semakin bertambah," ujarnya. Ketika covid mendera, banyak sekali usaha menurun dan bahkan kolaps, pariwisata berhenti akibat perekonomian tidak berjalan.

Dampak naiknya BBM akan memicu inflasi sehingga daya beli di masyarakat anjlok. "Kebutuhan bertambah, daya beli menurun. Adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak sepenuhnya bisa membantu. Banyak persoalan yang terjadi, jumlahnya juga tidak memadai, kemudian pemberiannya juga ada batas waktunya," ujarnya.

Agung mengatakan, alasan ketika harga BBM bersubsidi dinaikkan adalah anggaran sudah tidak mencukupi. "APBN dalam kondisi sangat berat menanggung subsidi BBM, kita juga melihat ada kebijakan pemerintah yang sampai saat ini tetap dipertahankan dan menyerap anggaran besar yaitu Ibu Kota Negara (IKN) yang masih tetap dipertahankan. Kita tidak menolak adanya perubahan ibukota, tetapi itu akan lebih bijak atau difokuskan kepada aspek penguatan ekonomi masyarakat terlebih dahulu," ujarnya. (Roy)

Credits

Bagikan