Krjogja.com - YOGYA - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melalui International Program of Govermnent Affairs and Administration (IGOV) menggelar forum group discussion dengan topik Pembangunan Pemerintahan dan Ekonomi Digital untuk Mewujudkan SDGs Desa di Alana Malioboro, Selasa (13/9/2022). Kalurahan-kalurahan di Sleman, Bantul dan Kulonprogo ikut serta dalam kegiatan yang juga melibatkan Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini.

Dr Supriadi, Dirtektur Pelayanan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengatakan pihaknya mengapresiasi atas langkah aktif UMY dalam membantu program pemerintah memajukan desa. Menurut dia, kolaborasi harus dilakukan karena pemerintah tidak bisa serta-merta bergerak sendirian tanpa bantuan pihak lain.

“Ini adalah kolaborasi baik dengan UMY bahwa apa yang kita lakukan ditindaklanjuti baik oleh kampus maupun masyarakat. Kami sama-sama punya peran dan fungsi serta keunggulan dan kewenangan. Kemendes punya kebijakan, perguruan tinggi seperti UMY punya teknologi dan penelitian. Ke depan kami mendorong program kolaborasi antara Kemendes, Desa, Pemda, Perguruan Tinggi dan Swasta. Bisa muncul sinergi yang baik dan harapannya membawa manfaat untuk desa,” ungkapnya.

Dalam diskusi tersebut menurut Supriadi muncul beberapa hal yang digarisbawahi terutama dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang selama ini masih terkendala. Perlu adanya komitmen dan keberpihakan dari kepala desa yang harapannya bisa segera muncul setelah adanya berbagai musyawarah seperti saat ini

“Komitmen dan keberpihakan jadi diskusi untuk mengembangkan BUMDes juga pengembangan SDM. Ini yang jadi bahan pembahasan dan terus dimaksimalkan. Misalnya keberpihakan kepala desa, memberi keleluasaan BUMDes untuk mengelola profesional skala kawasan ekonomi secara profesional. Komitmen juga, bagaimana memanfaatkan dana desa untuk BUMDes. Melalui musyawarah desa ini muncul komitmen itu dari perangkat desa,” sambungnya lagi.

Di sisi lain, BUMDes diminta lebih kreatif dalam mencari potensi sekaligus membentuk industri yang bisa menghidupi di desa. Terkait tanah yang dikelola pun menurut Supriadi tak menjadi persoalan karena BUMDes bukan lantas menjadi pemilik.

“Hak tanah tetap dari desa atau kasultanan tapi hak mengelolanya ada di BUMDes. Ini tidak menjadi masalah. Misal penanaman sayur, kandang ayam dan sebagainya kan ada jangka dan tidak lama. Justru paling penting inovasi dan kreativitas. Ada industrialisasi, pengembangan sumber daya alam apakah desa wisata atau komoditas dan ekraf dengan digitalisasi juga sumber daya manusia,” pungkasnya.

Sementara, Direktur Program IGOV UMY, Sakir Ridho Wijaya menambahkan kegiatan forum diskusi melibatkan kalurahan di DIY adalah upaya riil UMY untuk ikut mengurai persoalan yang terjadi. Harapannya, adanya kolaborasi dengan kampus bisa membawa dampak positif dalam pengelolaan desa untuk kemakmuran masyarakat.

“Kami kolaborasikan penelitian dari prodi Ilmu Pemerintahan UMY sesuai dengan kebutuhan mitra kami dalam hal ini kalurahan. Kami membantu untuk pembentukan BUMDes, UMKM bahkan hingga desa wisata yang ada di kalurahan,” tandasnya. (Fxh)