Dandim Ajak Mahasiswa Belajar dari Kasus Politisi Effendi Simbolon

user
Danar W 14 September 2022, 03:10 WIB
untitled

Krjogja.com - SEMARANG – Anggota Komisi I Fraksi PDIP Effendi Simbolon mendapatkan sorotan dan kritik keras usai melempar isu renggangnya hubungan Jenderal TNI Andika Perkasa dan Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam forum rapat DPR RI belum lama ini di Jakarta.
Banyak pihak menilai lontaran-lontaran politisi PDI Perjuangan ini mengandung muatan yang berpotensi mengesankan pecah belah di tubuh TNI AD dengan mengesankan ketidak harmonisan di tubuh TNI AD. Bahkan tidak sedikit yang menyebut Effendi Simbolon tidak paham menyangkut relasi struktur di tubuh TNI.

Komentar Effendi Simbolon pun sempat menimbulkan kegaduhan dan terlihat di sosial media. Berbagai kecaman dan ancaman pun muncul terhadap politisi anggota Komisi I DPR RI ini.

Pada sebuah acara kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru 2022 Unisvet (Universitan Ivet Semarang), Senin (12/9/2022), pertanyaan mahasiswa baru tentang pernyataan Effendi Simbolon ini terlontar kepada Komandan Kodim 0733 Kota Semarang Letkol Inf Honi Havana MMDS yang hadir untuk mengisi materi Wawasan Kebangsaan dan Penanaman Ideologi Pancasila pada Mahasiswa Baru, dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr Tri Leksono Ph SKom MPd dan Wakil Rektor Bidang SDM dan Sarpa Suyanto ST MT.

Pertanyaan ini dijawab Komandan Kodim 0733 Kota Semarang dengan gambling. Letkol Inf Honi Havana MMDS menilai semua orang perlu belajar dari kasus seorang anggota dewan atau legislatif yang dinilainya tidak memiliki etika dan tidak memahami apa yang dibahasnya.
“Saya katakana bahwa Pak Effendi Simbolon sudah melukai keluarga besar TNI karena menganggap kami ini mirip gerombolan atau ormas. Apalagi sudah melontarkan asumsi tidak adanya keharmonisan dalam tubuh TNI, terutama hubungan antara Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Oleh karena itu ini perlu menjadi pembelajaran bagi adik-adik apabila kelak menjadi anggota dewan atau pimpinan agar hati-hati dalam menyampaikan ide, gagasan bahkan komentar. Jangan asal berani tapi tidak menguasai,” ungkap Honi di hadapan para mahasiswa baru.

TNI dianggap mirip gerombolan atau ormas, menurut Honi tentunya sangat tidak etis. “Dalam tata negara Indonesia ada legislatif, eksekutif dan yudikatif. Mereka ini adalah Lembaga negara yang harusnya sejajar dan saling menghormati masing-masing. Legislatif memiliki tugas membuat dan mengesahkan Peraturan dan Undang-undang, tentunya tidak etis apabila mencecar Panglima TNI dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengintervensi dan campur tangan terhadap urusan teknis dari eksekutif. Ada tataran tugas masing-masing dan ini harus dijunjung oleh semua pihak,” ungkap Honi Havana.

Menurutnya, seharusnya legislatif tidak mengurusi teknisnya eksekutif, karena urusan teknis eksekutif itu ada pada Presiden selalu pimpinan tertinggi. TNI dan Polri merupakan alat negara. “Betul yang dikatakan Pak Effendi Simbolon itu bahwa kita itu instrumen, tapi TNI merupakan instrumen negara, bukan instrumennya orang-orang politik yang mungkin punya kepentingan-kepentingan politik. TNI merupakan instrumen negara yang bertugas mewujutkan cita-cita negara dan menjaga kedaulatan negara,” tegasnya.

Honi berharap semua pihak bisa menjaga harmonisasi dengan bersinergi dengan baik. Hal ini untuk menjaga agar sejarah kelam tidak akan terulang, dimana pada tahun 1952 tepatnya 17 Oktober terjadi pengepungan terhadap istana oleh TNI AD sebagai bentuk protes atas legislatif yang berupaya mencampuri urusan teknis dan internal Angkatan Darat.

“Peristiwa ini harus jadi pelajaran semua pihak. Berharap anggota Legislatif menghormati Pimpinan TNI, Yakni Panglima TNI, KSAD bahkan kepala staf lainnya. Jangan ada upaya-upaya membenturkan dan memecah belah. Karena TNI sebagai kekuatan negara membutuhkan kesolitan dalam menjaga dan mengawal negara ini,” papar Honi di hadapan ratusan mahasiswa baru Universitas Ivet Semarang. (Cha)

Kredit

Bagikan