1.128 Linmas Siap Amankan Pilur, Kampanye Provokatif Akan Ditindak

user
Agusigit 16 September 2022, 20:46 WIB
untitled

Krjogja.com - BANTUL - Sebanyak 1.128 personel Linmas siap melakukan pengawasan dan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Lurah (Pilur) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing kalurahan yang menyelenggarakan Pilur serentak 2022 di Kabupaten Bantul. Yakni di 21 Kalurahan se Bantul.

Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul Yulius Suharta SSos MSi, Jumat (16/9), jumlah tersebut belum termasuk Linmas yang bertugas di Kalurahan dan Kapanewon. Sedangkan yang bertugas di TPS masing- masing TPS 2 personel. Karena jumlah TPS nya ada 164 titik sehingga untuk menjaga TPS disiagakan 1.128 personel.

" Artinya unsur Linmas jumlahnya sudah bisa memenuhi yang menjadi salah satu persyaratan unsur petugas yang ada di masing- masing TPS," papar Yulius.

Menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bupati Bantul bersama dengan jajaran Forkompimda terhadap para calon lurah beberapa waktu lalu, Satpol PP Kabupaten Bantul telah melakukan rapat koordinasi bersama dengan para Jogoboyo di 21 kalurahan penyelenggara Pilur bersama koordinator Linmas. Mereka menyatakan kesiapannya dalam penyenggaraan Pilur.

Dalam koordinasi tersebut juga mengundang petugas Polres Bantul dari Unit Intel untuk melakukan upaya-upaya deteksi dini atau cegah dini terhadap kemungkinan terjadi gangguan dalam penyelenggaraa Pilur.

"Prinsip kami minta bagaimana event penyelenggaraan Pilur di Kabupaten Bantul ini bisa berlangsung aman ,kondusif dan lancar. Terutama terkait dengan situasi ketertiban dan ketenteraman masyarakat," imbuh Yulius.

Karena Pilur ini merupakan pemilihan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, maka Satpol PP menegaskan terkait dalam penyeleggaraan kampanye yang dilaksanakan selama 3 hari mulai 19 hingga 21 September 2022 secara khusus di dalam penyebaran materi kampanye, terutama untuk pemasangan alat peraga kampanye agar mentaati ketentuan aturan, baik yang sudah ditentukan dalam tata tertib oleh panitia pemilihan maupun hal- hal yang diatur di Perda Kabupaten Bantul No 10 Tahun 2020 tentang penyelenggara reklame dan media informasi. Sehingga diharapkan pemasangan alat peraga kampanye jangan sampai melanggar aturan, utamanya terkait dengan posisi yang berdekatan dengan jalan, bahu jalan, tiang listrik, tiang telepun , menutup rambu-rambu lalu lintas, agar tidak mengganggu hak- hak publik.

"Sepakat dengan Polres, pemasangan spanduk yang bersifat profokatif akan dilakukan tindakan secara obyektif yang semata- mata untuk menjaga kekondusifan dan ketenteraman masyarakat," pungkas Kepala Satpol PP Bantul. (*)

 

Credits

Bagikan