550 RTLH di Sukoharjo Direhab

user
Ivan Aditya 17 September 2022, 20:11 WIB
untitled

Krjogja.com - SUKOHARJO - Sebanyak 550 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo direhab. Bantuan tersebut berupa peningkatan kualitas RTLH tahun 2022 dari APBN aspirasi Ketua DPR RI Puan Maharani. Pemkab Sukoharjo sangat mengapresiasi bantuan tersebut karena sangat dibutuhkan warga.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo RM Suseno Wijayanto, Sabtu (17/09/2022) mengatakan satu unit RTLH mendapatkan bantuan rehab sebesar Rp 20 juta. DPKP Sukoharjo memastikan bantuan sudah diterima masing-masing warga penerima. Bantuan yang diberikan diharapkan bisa dimaksimalkan untuk peningkatan kualitas rumah warga.

Data DPKP Sukoharjo diketahui sebanyak 550 unit RTLH yang mendapat bantuan tersebar merata di 12 kecamatan. Jumlah penerima per kecamatan bervariasi.

Kecamatan Baki 41 penerima, Kecamatan Bendosari 41 penerima, Kecamatan Bulu 45 penerima, Kecamatan Gatak 36 penerima, Kecamatan Grogol 46 penerima, Kecamatan Kartasura 27 penerima, Kecamatan Mojolaban 41 penerima, Kecamatan Nguter 41 penerima, Kecamatan Polokarto 91 penerima, Kecamatan Sukoharjo 41 penerima, Kecamatan Tawangsari 53 penerima dan Kecamatan Weru 47 penerima.

"Warga penerima bantuan akan mendapat pendampingan dari DPKP Sukoharjo selama proses rehab. Pihak desa dan kecamatan juga diharapkan ikut membantu pemantauan agar dana yang diberikan bisa dimaksimalkan untuk peningkatan kualitas RTLH," ungkapnya.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan berdasarkan Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bentuk nyata bahwa Pemerintah peduli terhadap kondisi masyarakat utamanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat membangun rumahnya, dan dapat menempati rumah yang layak huni dan nyaman.

Bupati berpesan kepada penerima manfaat, agar dapat memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan ini untuk meningkatkan kualitas hunian dari masing-masing penerima bantuan. Dan kepada OPD terkait untuk berkoordinasi dengan Kepala Desa/ Lurah dari Desa/Kelurahan penerima bantuan untuk dapat selalu mengawasi perkembangan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH), sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan. (Mam)

Kredit

Bagikan