Pernikahan Dini di DIY Tinggi

user
Ivan Aditya 17 September 2022, 20:32 WIB
untitled

Krjogja.com -  YOGYA - Kenaikan pernikahan dini di DIY selama tiga tahun terakhir tergolong cukup tinggi. Hal itu diperkuat dengan adanya data pernikahan dini pada tahun 2019 di DIY yang mencapai 394 kejadian.

Sementara pada 2020 naik hampir tiga kali lipat menjadi 948 kejadian. Sedangkan pada tahun 2021 turun menjadi 757 kejadian. Tingginya angka pernikahan dini tersebut membutuhkan perhatian serius dan menjadi ‘PR’ bersama.

Apalagi dengan adanya predikat DIY sebagai kota pelajar yang menjadi tujuan pelajar/ mahasiswa dari luar daerah untuk menuntut ilmu.

“Angka pernikahan dini di DIY selama beberapa tahun terakhir, termasuk saat pandemi Covid-19, cukup tinggi. Pasalnya dari 400 responden yang dilakukan survei mendalam di lima kabupaten/kota di DIY, pada orang berusia 15-59 tahun, pernikahan dini tertinggi pada 2021 lalu terjadi di Gunungkidul yang mencapai 153 kejadian. Disusul Sleman dengan 147 kejadian, Bantul 94 kejadian, Kota Yogyakarta 50 kejadian dan Kulonprogo 49 kejadian,”kata ketua tim kajian Pernikahan Dini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Warih Andan Puspita.

Menurut Warih, kejadian pernikahan dini ini terus berulang. Dampaknya pada kesehatan, ekonomi, psikologi hingga sosial mereka.

Dalam bidang kesehatan misalnya, perempuan yang menikah terlalu dini akan mengalami gangguan reproduksi dan kehamilan beresiko tinggi. Karena anak yang dilahirkan berpotensi akan mengalami stunting.

Tidak hanya itu,secara psikologis karena kondisi jiwa yang belum matang, emosi belum matang, maka resiko kekerasan pun akhirnya terjadi. Bahkan ibu yang mengalami baby blues bisa berakhir menjadi bipolar.

“Guna mengatasi persoalan tersebut, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) perlu terus disosialisasikan. Yakni usia perkawinan usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi lakilaki. Karena batasan usia tersebut dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. Semua itu butuh komitmen bersama agar pernikahan dini bisa ditangani lebih serius,” imbuhnya.

Lebih lanjut Warih menambahkan, dari adanya kejadian pernikahan dini, permohonan dispensasi pernikahan di lima kabupaten/kota terjadi akibat kehamilan yang tidak dikehendaki. Bahkan dalam beberapa kejadian, beberapa perempuan sudah melahirkan bayi saat pengajuan dispensasi pernikahan.

“Ada empat kecamatan yang berwarna merah karena dalam satu kecamatan yang meminta surat dispensasi pernikahan lebih dari 20 orang,” tandasnya. (Ria)

Credits

Bagikan