Dinas Koperasi dan UKM DIY Gandeng The SMERU Untuk Pemberdayaan UMKM

user
Agusigit 19 September 2022, 16:45 WIB
untitled

Krjogja.com - YOGYA - Kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi tantangan dalam pembangunan di DIY.  Sekitar 12,76% dari total penduduk DIY pada 2021  hidup di bawah garis kemiskinan, angka tersebut masih di atas angka kemiskinan nasional walaupun jumlah orang miskinnya lebih rendah dari rata-rata nasional. Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY bekerjasama The SMERU Research Institute dalam Forum Pembangunan Daerah (FPD) mendukung upaya-upaya penurunan kemiskinan dan ketimpangan tersebut, terutama melalui skema pengembangan UMKM dan penguatan SDM di DIY.

Kepala Bidang (Kabid) Layanan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM DIY Wisnu Harmawan mengatakan pihaknya melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui revitalisasi tata kelola bisnis SiBakul Jogja. Pendekatan yang digunakan yaitu produksi, SDM, kelembagaan, literasi keuangan, pemasaran dan digital teknologi secara kolaboratif.

"Total jumlah UMKM di DIY pada 2021 mencapai 302.799 UMKM yang sebagian besar atau lebih 90 persen merupakan pelaku usaha mikro. Kami pun melakukan revitalisasi ekonomi kerakyatan melalui skema pengembangam SiBakul Jogja yang lebih terintegrasi," tuturnya di Yogyakarta, Senin (19/9).
Wisnu menyatakan dalam dinamikanya pendampingan UMKM dengan terdaftar di SiBakul dan pendampingan berjenjang sesuai kelas pemetaan. Dinas Koperasi dan UKM DIY tengah membangun DIY dari desa dengan program Desa MandIri Budaya sebagai skema kolaboratif penanganan kemiskinan dan ketimpangan, khususnya kemiskinan perdesaan.

"Proses kolaborasi ini kami harapkan akan terus berlanjut sehingga dapat membantu dan mendorong pengembangan UMKM sebagai satu strategi penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di DIY, terutama setelah kita dihantam pandemi selama hampir 3 tahun ini"  kata Direktur SMERU Widjajanti Isdijoso.

Ketua Kelompok Kerja UMKM serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMY Rizal Yaya menyatakan masih terdapat ruang untuk mengoptimalkan SiBakul sebagai upaya pengembangan UMKM. Kehadiran SiBakul berperan cukup strategis dan perlu dioptimalkan sebagai ekosistem bisnis digital UMKM yang inklusif dengan fokus pada pengembangan kategori mikro dan ultra mikro dalam rangka pemulihan ekonomi serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

"Tim peneliti UMY dan SMERU telah merumuskan catatan kebijakan yang merekomendasikan empat langkah prioritas untuk mengembangkan SiBakul dalam jangka pendek. Keempat langkah tersebut adalah mengedepankan asas keinklusifan SiBakul bagi semua kategori UMKM, mengarahkan fungsi utama SiBakul ke pendataan UMKM yang mutakhir dan komprehensif,memosisikan SiBakul sebagai katalog produk UMKM terlengkap di DIY dengan navigasi yang ramah pengguna, dan mempromosikan SiBakul kepada pelaku UMKM dan konsumen secara lebih luas dan
efektif.” terangnya.

Langkah selanjutnya, Pemda DIY perlu menyusun peta jalan pengembangan ekosistem SiBakul yang inklusif. Hal ini perlu disertai penguatan regulasi dan kebijakan serta dukungan infrastruktur internet yang memadai. Selain itu, berbagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam upaya ini melalui sinergitas pentahelix dengan melibatkan akademia, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. (Ira)

 

 

Credits

Bagikan