Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM Subsidi, Massa Duduki Kantor DPRD Karanganyar

user
Ary B Prass 21 September 2022, 14:37 WIB
untitled

 
Ratusan buruh menduduki gedung DPRD Karanganyar, Rabu (21/9/2022). Mereka menuntut pembatalan kenaikan harga BBM subsidi, mencabut PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan mendesak kenaikan UMK 30 persen pada tahun 2023. 
 
Sebelum menduduki kantor Dewan, mereka longmarch dari lapangan Sroyo ke DPRD. Sebagian melakukan orasi di depan gedung sambil membawa spanduk berisi tuntutan. 
 
"Kami menuntut pemerintah segera membatalkan kenaikan BBM. Kenaikan BBM sangat mencekik kami, masyarakat kecil," kata Dwi Haryadi perwakilan dari DPD Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Karanganyar. 
 
Dia mengatakan kenaikan harga BBM secara otomatis berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara itu kenaikan BBM tidak diimbangi dengan kenaikan gaji para pekerja. Adanya subsidi atau bantuan dari pemerintah, lanjutnya, hanya bersifat stimulan saja dan pemberiannya sekali saja.
 
Penentuan UMK juga tidak lagi melibatkan buruh, pekerja dan pengusaha. Namun penetapan UMK ditetapkan pemerintah sesuai formulasi yang telah ditetapkan. Untuk itu pihaknya menuntut pemerintah mencabut UU Cipta Kerja. 
 
"Kembalikan penentuan UMK sesuai kebutuhan hidup layak (KHL). Libatkan kami, pengusaha untuk menentukan UMK, " pintanya.
 
Sedangkan perwakilan beraudiensi di ruang rapat paripurna. Mereka dari FSP-Kep, KSPN dan KSPI. 
Mereka diterima pimpinan DPRD serta pejabat Dinas Ketenagakerjaan. 
 
Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengatakan tuntutan buruh bakal disampaikan ke jajaran legislatif di senayan. Ia meminta buruh meredakan emosi. Saat ini pemerintah sedang menyalurkan jaring pengaman sosial untuk menekan inflasi akibat kenaikan harga BBM subsidi. 
 
"Pemerintah juga sedang bertahan dari situasi sulit. 70 persen migas dari impor. Pemerintah menyalurkan BLT BBM ke puluhan juta keluarga. Masih juga menyalurkan BSU," katanya. 
 
Selain itu, Pemkab Karanganyar akan menyalurkan BLM BBM sapu jagad Rp4 miliar ke ribuan sasaran yang dikoordinasi Dinsos, Dishub dan Disdagnakerkop. "Sumbernya dari 2 persen Dana Transfer Umum (DTU)," katanya.
 
Selama berlangsung unjuk rasa, aparat TNI dan Polri menjaga situasi agar aman dan kondusif. Aparat berjaga di sekeliling gedung DPRD serta ruas Jl Solo-Tawangmangu depan lokasi unjuk rasa. (Lim)
 

Kredit

Bagikan