Pemerintah Pusat Lirik Pemda DIY jadi 'Smart Province'

user
Ivan Aditya 23 September 2022, 11:11 WIB
untitled

Krjogja.com - YOGYA - Pemerintah pusat tengah melirik Pemda DIY guna menggulirkan program smart province. Kolaborasi antar daerah yang ada di DIY dinilai menjadi kunci mewujudkan kota cerdas tersebut.

Plt Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemda DIY Sugeng Wahyudi, mengungkapkan pada 13 Oktober 2022 mendatang Kementerian Komunikasi dan Informatika RI akan menggelar pertemuan di DIY kaitannya dengan program smart province.

“Masing-masing daerah atau kabupaten kota yang sekarang menjalankan smart city harapannya nanti bisa inline dengan smart province. Sehingga kolaborasi, integrasi dan akselerasi menjadi hal yang sangat penting. Harapannya nanti DIY bisa menjadi percontohan,” ungkapnya.

Forum tersebut dihadiri jajaran Diskominfo di seluruh kabupaten dan kota di DIY. Kota Yogya kali ini menjadi tuan rumah sekaligus mengawali pertemuan yang akan dilanjutkan di kabupaten lain secara bergiliran. Dalam forum itu, seluruh kabupaten dan kota pun siap untuk menyengkuyung program smart province di DIY.

Sugeng menambahkan, instansi yang membidangi komunikasi dan informatika sudah pasti memfasilitasi digitalisasi layanan publik yang diampu oleh masing-masing instansi atau organisasi perangkat daerah. Di samping itu harus mampu mengkolaborasikan seluruh teknologi informasi yang digunakan sejalan dengan tujuan smart city untuk memudahkan layanan.

“DIY ini hanya ada empat kabupaten dan satu kota. Tentunya tidak mudah untuk saling kolaborasi dengan mengesampingkan ego sektoral. Kota Yogya punya Jogja Smart Service (JSS), Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo tentunya juga punya. Harapan kami, DIY bisa mengakses data aplikasi tersebut,” imbuhnya.

Sementara Kepala Diskominfo dan persandian Kota Yogya Tri Hastono, mengaku Forum Smart City se-DIY yang digagas kali ini menjadi wadah untuk menyatukan langkah bersama di tiap daerah. Menurutnya, kota cerdas atau smart city tidak sebatas diukur melalui pemanfaatan teknologi digital dalam menjalankan pemerintahan.

Akan tetapi bagaimana setiap layanan publik dapat diakses secara mudah dan sederhana oleh masyarakat baik melalui perangkat, kebijakan hingga iklim yang tercipta. Oleh karena itu, keberhasilan kota cerdas tidak hanya bertumpu pada kebijakan melainkan juga perilaku masyarakat hingga kulturnya yang cerdas.

“Hingga bagaimana kemudian tercipta masyarakat yang semakin produktif karena jarak tempuh layanan yang jauh dan waktu yang panjang bisa semakin disederhanakan,” tandasnya.

Sementara kolaborasi yang dibangun oleh daerah untuk memperkuat smart province juga bukan dalam bentuk menyatukan akses layanan tetapi satu sama lain bisa saling terkoneksi. Hal ini karena pemerintah di daerah lebih banyak mengampu layanan publik karena berhadapan langsung dengan masyarakat.

Sedangkan pemerintah provinsi dapat lebih fokus pada database, server hingga penyediaan infrastruktur yang mampu menjangkau hingga pelosok desa. Dengan begitu, tidak ada satu pun wilayah yang tidak terakses oleh layanan. (Dhi)

Credits

Bagikan