PDI Perjuangan Kota Yogya Kritisi Danais, Desak Pelibatan Kampung

user
Primaswolo Sudjono 25 September 2022, 09:04 WIB
untitled

Krjogja.com -  YOGYA - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Yogyakarta mendesak agar Pembangunan Keistimewaan DIY di wilayah Kota Yogyakarta dijalankan dengan berpijak pada orientasi pembangunan berbasis kampung. Jika berhasil diwujudkan, maka diyakini kesejahteraan rakyat bisa cepat terwujud.

Desakan disampaikan Ketua Dewan Pimpimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto dalam Forum Rapat Koordinasi DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta bersama PAC dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta, Sabtu (24/9/2022). Rakor tidak hanya dihadiri Ketua Dewan Pimpindan Daerah (DPD) PDI Perjuangan DIY, Nuryadi dan jajaran, juga pejabat Pemkot Yogyakarta yang langsung Pj Walikota Yogyakarta, Sumadi serta Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudiyatmoko.

Eko memberikan alasan kenapa pihaknya mengusulkan pentingnya pelibatan kampung dalam penyusunan Danais. Karena pihaknya menerima informasi kurangnya peran kampung. "Kebijakan pembangunan, APBD dan Danais harus disusun dan dilaksanakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setiap rupiah belanja APBD dan Dana Keistimewaan harus mampu menciptakan lapangan kerja. Pemda harus libatkan dan optimalkan partisipasi masyarakat di tingkat RT, RW dan Kampung di Kota Yogyakarta. Saya mendengar dari para pengurus RT, RW, Kampung termasuk tokoh tokoh masyarakat bahwa selama ini tidak pernah diajak bicara, didengarkan aspirasinya khususnya tentang pembahasan Danais," kata Eko Suwanto yang juga Ketua Komisi A DPRD DIY.

Baca Juga

Timnas Indonesia Menang Dramatis Lawan Curacao

Eko Suwanto menambahkan, meskipun terlambat, setelah 10 tahun UU Keistimewaan DIY, baru tahun ini Kemantren mendapatkan kesempatan mengkonsolidasikan usulan dan pelaksanaan Dais melalui mekanisme BKK sesuai Pergub 85 Tahun 2019.

"Kedepan, sesuai Pasal 5 Pergub 25 Tahun 2019, Kota Yogyakarta harus revisi Perda Kelembagaannya dengan menambah tugas dan fungsi urusan keistimewaan di Kelurahan. Dengan kelurahan menjadi lembaga yang diberi kewenangan menerima BKK, maka optimalisasi peran dan partisipasi masyarakat di RT, RW dan Kampung bisa dikerjakan lebih tinggi. Pembangunan keistimewaan DIY di Kota Jogja sebaiknya berbasis Kampung sesuai kesejarahan kelembagaan asli", ujar Eko Suwanto

Nuryadi, Ketua DPD PDI Perjuangan DIY menyatakan tekad nyata partai yang bekerja keras memenangkan Pemilu 2024. "Pengurus Partai, anggota Fraksi dan dan kader harus lebih rajin bertemu dengan rakyat. Membantu menyelesaikan masalah dimasyarakat. Sebagai ketua DPRD dan sekaligus Ketua DPD, saya siap bersama DPC bertemu masyarakat," kata Nuryadi, Ketua DPD PDI Perjuangan DIY.

Pj Wali Kota Yogyakarta, Sumadi menyebutkan lewat rapat koordinasi hari ini diharapkan memberikan dorongan guna memperkuat stakeholder pemerintah dan wakil rakyat untuk bekerja bersama. "Forum ini penting untuk lebih mampu berkolaborasi, berkoordinasi serta melakukan konsolidasi dan sinkronisasi dalam membangun komunikasi yang lebih efektif antar stakeholder agar program program pembangunan di kota Yogyakarta dapat berjalan dengan baik secara kolaboratif, inovatif dan berkelanjutan," kata Sumadi.
Di dalam proses pembangunan, masyarakat tidak semata mata diperlakukan sebagai obyek, tetapi lebih sebagai subyek dan aktor atau pelaku. (Jon)

 

 

Kredit

Bagikan