Buruh Sukoharjo Belum Terima BSU, Ini Masalahnya

user
Agusigit 26 September 2022, 13:15 WIB
untitled

Krjogja.com - SUKOHARJO - Buruh di Kabupaten Sukoharjo banyak yang belum menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) disebabkan karena faktor belum terdaftar sebagai peserta BPJS dan keterlambatan pembayaran iuran BPJS dari pihak perusahaan. Hal ini sangat dikeluhkan pekerja karena bertambahnya beban hidup setelah ada penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo berharap pemerintah turun membantu keberlangsungan nasib buruh dengan memberikan bantuan dan menaikan upah.

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sukarno, Senin (26/9) mengatakan, FPB Sukoharjo sudah melakukan pemantauan dan pengecekan langsung kondisi buruh terkait program bantuan sosial yang sudah disiapkan pemerintah pasca penyesuaian harga BBM. FPB Sukoharjo memantau kondisi buruh di beberapa perusahaan. Selain itu juga dicek langsung ke buruh dan BPJS Ketenagakerjaan.

Hasilnya membuat FPB Sukoharjo kaget karena masih banyak buruh yang tidak menerima BSU sesuai yang dijanjikan pemerintah. Padahal bantuan tersebut sangat diharapkan untuk meringankan beban pasca kenaikan harga BBM.

FPB Sukoharjo memastikan terkait BSU tersebut dengan meminta keterangan buruh, serikat pekerja, perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Keterangan serta data didapat langsung dengan pemantauan dan pengecekan.

"Kami tanya ke buruh dan serikat pekerja kemudian dicek data di perusahaan. Selanjutnya dikroscek ke BPJS Ketenagakerjaan. Hasilnya memang banyak buruh tidak mendapat BSU," ujarnya.

Sukarno menjelaskan, penyebab hal tersebut karena dua hal. Pertama, karena banyak buruh belum diikutkan pihak perusahaan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal keikutsertaan tersebut menjadi syarat wajib mendapat BSU .

Penyebab kedua yakni karena pihak perusahaan terlambat melakukan penyetoran pembayaran iuran rutin BPJS Ketenagakerjaan. Sukarno menjelaskan, padahal pemerintah mengambil data per Juli BPJS Ketenagakerjaan harus aktif dan sudah terbayar pihak perusahaan. Hal ini membuat buruh yang sudah diikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan tetap gagal mendapat BSU.

"Jelas ini mengecewakan buruh. Padahal itu kelalaian perusahaan dan buruh yang dikorbankan tidak bisa dapat BSU," lanjutnya.

FPB sukoharjo meminta kepada pemerintah untuk turun membantu menyelesaikan masalah mengingat BSU sangat dibutuhkan buruh. FPB Sukoharjo juga terus melakukan koordinasi dengan Pemkab Sukoharjo dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Ada memang buruh yang sudah dapat BSU. Tapi itu juga belum mencukupi kebutuhan hidup mengingat bantuan hanya Rp 600 ribu dan beban tinggi ditengah kenaikan harga BBM," lanjutnya.

Sukarno mengatakan, buruh juga berharap mendapat bantuan sosial lain dalam program yang disediakan pemerintah seperti BLT dan BPUM. Termasuk juga bantuan sosial rutin seperti BPNT dan PIP untuk anak sekolah.

"Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan bantuan. Kami harap pembagiannya atau distribusinya tepat sasaran. Sebab banyak buruh membutuhkannya," lanjutnya.

Sukarno mengatakan, FPB Sukoharjo sampai sekarang tetap menuntut penolakan kenaikan harga BBM karena memberatkan buruh. Selain itu FPB Sukoharjo menuntut pada pemerintah untuk melakukan perbaikan nasib buruh dengan menaikan upah demi keberlangsungan hidup.

"Buruh hanya minta jaminan keberlangsungan hidup dengan kenaikan upah. Sebab upah itu jadi patokan kesejahteraan buruh dibanding bantuan yang sifatnya hanya sementara saja," lanjutnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo Agustinus Setiyono, mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan serikat pekerja dan BPJS terkait bantuan sosial kepada buruh. Disperinaker Sukoharjo juga menurunkan petugas untuk memantau langsung kondisi di perusahaan.

"Terkait BSU masih terus kita pantau dan buruh sudah ada yang menerima dan banyak juga belum," ujarnya.

Disperinaker Sukoharjo akan mencaritahu penyebab buruh belum menerima BSU. Selain itu juga mencari solusi agar bantuan bisa tetap diterima buruh.

"Kami akan komunikasi dengan FPB Sukoharjo dan BPJS bagaimana solusinya agar buruh yang belum nantinya bisa tetap menerima BSU," lanjutnya. (Mam)

Kredit

Bagikan