Bawaslu Temanggung Tunggu Petunjuk Pusat

user
Ivan Aditya 27 September 2022, 16:32 WIB
untitled

Krjogja.com - TEMANGGUNG - Bawaslu Temanggung menunggu petunjuk dan arahan dari Bawaslu RI terkait posisi perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam Panwaslu Kecamatan.

Ketua Pokja Pendaftaran Panwacam, Bawaslu Temanggung Amin Setyono mengatakan petunjuk dan arahan dari Bawaslu RI diperlukan agar ada kesamaan tafsir dalam pelaksanaan perekrutan Panwascam untuk Pemilu serentak 2024.

"Kami masih menunggu petunjuk, meski begitu perangkat desa dan BPD tetap diperbolehkan dalam mendaftar panwascam," kata Amin Setyono, Selasa (27/09/2022).

Dia mengatakan dalam persyaratan pendaftaran panwascam, pada poin 14 disebutkan pendaftar bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah
selama masa keanggotaan apabila terpilih. "Perangkat desa dan BPD, apakah masuk kategori itu atau tidak," kata dia.

Selain itu terangnya, perangkat desa dan BPD juga harus mentaati undang-undang desa. Apakah mereka diperbolehkan bekerja sebagai panwascam yang secara struktural berada di bawah Bawaslu.

Dia mengatakan dalam penjelasan undang-undang pemilu ditulis maksud bekerja penuh waktu adalah tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan.

"Agar tidak salah tafsir kami meminta petunjuk dari Bawaslu RI. yakni apakah boleh menjadi Panwascam tanpa mengundurkan diri, atau harus mengundurkan diri," kata dia.

Ketua Bawaslu Temanggung Erwin Nurachmani mengatakan Bawaslu juga akan menyurati Pemkab Temanggung terkait posisi Perangkat desa dan BPD. Surat tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perekrutan panwascam.

"Jadi nanti ada sesi pendalaman dalam wawancara, disitu akan ditanyakan terkait komitmen dan posisi, seperti perangkat desa, BPD, jabatan politik, jabatan di BUMN dan BUMD," kata dia.

Dia mengatakan Bawaslu juga akan meminta anggota BPD sebab mereka menjadi salah satu yang harus diawasi dalam penyelenggaraan kampanye. Anggota BPD tidak boleh sebagai tim kampanye dan terlibat dalam kampanye. (Osy)

Kredit

Bagikan